DPRA Temukan Kerancuan Tiga Proyek Dinas Pengairan Aceh

Redaksi - habadaily
10 Jul 2018, 15:19 WIB
DPRA Temukan Kerancuan Tiga Proyek Dinas Pengairan Aceh Ilustrasi sidang DPRA | Dok Habadaily.com

HABADAILY.COM -  Dewan Perwakilan Rakat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah kejanggalan sejumlah proyek sumber dana Otsus APBA tahun 2017 di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Tiga proyek yang dibangun di Bireuen oleh Dinas Pengarian Aceh, merupakan salah satu sampelnya.

Temuan kerancuan tiga proyek Dinas Pengairan Aceh direkomendasikan oleh Tim Pansus Dapil III DPRA yang melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Bireuen, Juni 2018 tersebut juga  disampaikan langsung Tim Pansus dalam sidang paripuran 2 Juli 2018.

“Kerancuan yang kami dapatkan pada tiga kegiatan itu, di mana kegiatan fisik sekaligus dengan kegiatan pembebasan lahan dilakukan dalam tahun yang sama, sehingga kegiatan fisik sudah dilakukan pelelangan tetapi pembebasan lahan belum dilakukan,” kata Tim Pansus Dapil III DPRA dalam rekomendasinya yang telah diserahkan ke Pemerinah Aceh.

Tim Pansus Dapil III terdiri dari antara lain H. Saifuddin Muhammad Zulfadhli (ketua), Murdani Yusuf (sekretrais) dengan anggota Efendi, Kautsar, Said Dahlawi  dan Samsul Bahri Ben Amiren.

Disebutkan,  dewan masih menemukan kerancuan perencanaan di Dinas Pengairan Aceh, padahal dalam setiap Rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Bappeda Aceh selalu menekankan kepada Anggota DPR Aceh supaya tertib dalam usulan pengajuan program. Mulai dari ketersedian lahan, ada SID dan DED serta dokumen pendukung lainnya.

“Namun fakta di lapangan masih tampak terjadi kerancuan,” sebuta dewan.  

Atas temuan-temuan tersebut, Tim Pansus merekomendasikan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2017 masih mengecewakan dan memprihatinkan. Anggaran yang besar belum mampu menjamin kesejahteraan rakyat.

Aceh mendapat predikat dengan angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi, padahal Aceh memiliki APBD tertinggi Se-Sumatera. Ini harus menjadi titik fokus kita bersama untuk membenahi dengan kerja cerdas dan kreatifitas tinggi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh di masa mendatang.

Dewan juga menyatakan, perolehan WTP ketiga kali secara berturut-turut patut kita apresiasi, namun berbagai temuan penyimpangan serta kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang selama ini dipertontonkan kepada rakyat harus dihentikan oleh Pemerintah Aceh. Jangan sampai “Aceh Hebat” menjadi slogan belaka.  

“ Kebijakan penganggaran bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) provinsi maupun kabupaten seperti di Bireuen masih banyak yang tidak tepat,” demikian rekom Tim Pansus Dapil III DPRA yang dipimpin H. Saifuddin Muhammad Zulfadhli. [adv]

Loading...