DPRA: Pemerintah Aceh Jangan Terpesona dengan WTP dari BPK

Redaksi - habadaily
09 Jul 2018, 13:45 WIB
DPRA: Pemerintah Aceh Jangan Terpesona dengan WTP dari BPK Penyampaikan laporan hasil Tim Pansus Dapil III DPRA di gedung dewan awal Juli 2018. | Ist

HABADAILY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan agar  Pemerintah Aceh tidak terpana dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh atas Laporan Hasil Pengaduian (LHP) Pemerintah Aceh dan KLPJ Gubernur Tahun 2017. Hasil pantaun Tim Pansus dewan ke daerah, masih banyak peroyek tak maksimal.

Demikian saran dan masukan dari Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh pada sidang paripurna menyikapi LHP BPK terhadap keuangan Pemerintah Aceh tahaun 2017 pada 2 Juli 2018, di gedung DPRA usai melaksanakan pantauan selama Juni 2018.   

 Tim Pansus Dapil III yang dipimpin oleh Saifuddin Muhammad Zulfadhli (ketua), Murdani Yusuf (sekretrais) dengan anggota Efendi, Kautsar, Said Dahlawi Dan Samsul Bahri Ben Amiren, menyebutkan dari sejumlah proyek didanai dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di wilayah Kabupaten Bireuen masih banyak yang belum maksimal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tim Pansus Dapil II yang melakanana fungsi pengawasannya di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Tim  itu dipimpin oleh Tgk. Anwar Ramli (ketua) Hj. Nurlelawati (sekretaris) dan Abu Bakar Bin Usman (bendahara). Anggota  Tgk. Muhammad Harun, Hj. Ummi Kalsum, H. Dahlan Jamaluddin, H. Dalimi, H. Sulaiman Ary dan Kartini Ibrahim. 

Tim Pansus Dapil II tersebut, juga menemukan berbagai persoalan dalam pelaksaan proyek khususnya dana Otsus di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.  “Kami yakin Saudara Gubernur Aceh sudah berbuat yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, hal ini terbukti dengan menerima predikat WTP dari BPK Laporan Keuangan Tahun 2017,” ujar Tim Pansus.

Namun demikian, wakil rakyat itu menyampakan agar Gubernur Aceh tidak terpana ketika sebuah instansi pemerintah mendapatkan opini WTP, yang nantinya akan bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini sudah banyak terjadi di negeri kita ini.

Audit keuangan, hanyalah kegiatan pemeriksaan yang berfungsi memberikan pendapat atas kewajaran suatu penyajian informasi laporan keuangan, artinya, pemeriksaan ditujukan untuk melihat kualitas informasi akuntansi yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi dan standar yang berlaku.

Jadi, audit keuangan itu bukan untuk menentukan bersih-tidaknya dari penyimpangan, apalagi kinerja sebuah instansi pemerintah, relevansi dengan daerah kita yang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian, tentunya tidak akan menjamin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan akan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Disebutkan, penyerapan dana otonomi khusus se –Provinsi Aceh tidak optimal dan pengelolaan sisa dana otsus dari alokasi Pemerintah Aceh tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013. “Pengelolaan barang milik aceh belum tertib dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah belum memadai,” ujar Tim Pansus dalam saran dan masukan mereka.

 ini artinya, ada sejumlah hal-hal yang perlu perhatian khusus Pemerintah Aceh, sehingga pada masa akan datang menjadi lebih baik dalam pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang hasilnya kurang memenuhi standar atau tidak menimbulkan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Harus bersikap tegas dan jelas terhadap rekanan/pelaksanan program kegiatan yang memiliki track record yang buruk.

Dewan yang tergabung dalam Tim Pansus juga menyaranan Gubernur Aceh supaya segera menindak lanjuti dan menuntaskan dengan sebaik-baiknya terhadap semua temuan dan permasalahan yang didapati oleh Pansus Dapil II dan III DPR Aceh tahun 2018.

Meminta kepada aparat penegak hukum mengusut tuntas terhadap pelanggaran baik administrasi maupun terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek yang menjadi temuan sesuai dengan Laporan yang kami sampaikan dalam Sidang Paripurna Khusus DPR Aceh.

“Kami mengharapkan hasil pemeriksaan dapat disampaikan kembali kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,” demikian Tim Pansus. [adv]

Loading...