MA Tolak PK Hermes Thamrin

CEO Hermes Hotel Banda Aceh Harus Bayar Penuh Hak Octowandi

Redaksi - habadaily
13 Feb 2018, 21:11 WIB
CEO Hermes Hotel Banda Aceh Harus Bayar Penuh Hak Octowandi CEO Hermes Hotel Palace Banda Aceh, Hermes Thamrin | Dok Habadaily.com

HABADAILY.COM – Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) antara Pimpinan (CEO) Hemes Hotel Palace Banda Aceh, Hermes Thamrin dengan bekas GM-nya Octowandi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mahkmah Agung (MA) menyatakan, menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pimpinan Hermes Hotel selaku tergugat dalam kasus ini.

Dengan demikian Pimpinan Hermes harus membayar ganti rugi penggugat (Octowandi) sebagaimana dalam gugatannya. Adapun jumlah hak yang harus dibayarkan apabila merujuk permohonan PHI Octowandi di PHI tingkat dasar atau PN Banda Aceh sebesar Rp.3 miliar lebih.

BACA: Hak Tak Dibayar, Octowandi Gugat Pimpinan Hermes

Penolakan MA atas PK tergugat dituangkan dalam Putusan No: No. 05/PHI.Sus/G/2015/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2015, Junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 395 K/Pdt.Sus- PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016, Junto Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 100 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Atas putusan MA tersebut, Kuasa Hukum Octowandi, Ramli Husin SH mengatakan, dengan putusan ini telah menerangkan bahwa PK tergugat (Pimpinan Hermes) dinyarakan ditolak hakim. Maka Pimpinan Hermes harus membayar kemewajibkan kepada Octowandi.

“Kami selaku kuasa hukum Octowandi pada prinsipnya berharap pihak Hermes Palace Hotel Banda Aceh sadar hukum dan beritikat baik untuk menyelesaikan hak-haknya,” kata Ramli Husin kepada media ini di Banda Aceh, Selasa (13/02/2018).

Sementara itu, penggugat Octowandi mengatakan, dalam putusan juga diterangkan batas waktu penyelesaian haknya oleh Pimpinan Hermes Hotel Banda Aceh.

“Apabila dalam tempo waktu tertentu berdasarkan hukum yang berlaku Pihak Hermes Palace Hotel Banda Aceh tidak berinisiatif dan atau beritikad baik untuk menyelasikan hak-hak saya, maka saya akan ajukan pailit Badan Hukum Hermes Palace Hotel Banda Aceh ke Pengadilan Niaga di Medan melalui kuasa hukum saya,” ungkap Octowandi;

Langkah tersebut, tambahnya, penting dia ambil sebagai pembelajaran bagi semua perusahaan yang ada di Aceh umumnya dan Banda Aceh pada khususnya agar tidak semena- mena memutuskan hubungan kerja kepada karyawannya.

“Karena ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan apabila melakukan PHK sepihak, apalagi sudah memiliki kekuatan hukum tetap tingkat peradilan paling tertinggi yakni PK di Mahkamah Agung RI,” tegas Octowandi. [jp]

Loading...