Polisi Bersama Aparat Gampong Diskusi Bahas Dana Desa

Redaksi - habadaily
27 Des 2017, 16:18 WIB
Polisi Bersama Aparat Gampong Diskusi Bahas Dana Desa FGD dana desa antara polisi dan aparat gampong di Banda Aceh | Ist

HABADAILY.COM – Polresta Banda Aceh bersama 90 keuchik dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Balai Kota Banda Aceh, Rabu (27/12/2017). Mereka membahas tentang pengelolaan dana desa.

FGD yang dalam forum turut dihadiri pihak TNI, BPM, BPN, Inspektorat, unsur DPRK tersebut dibuka oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Drs H Zainal Arifin. Melalui FGD ini juga dibahas persoalan tapal batas, tanah wakaf dan persoalan lain yang sering muncul di gampong-gampong.

“Kiranya pertemuan ini akan memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan dana gampong di Kota Banda Aceh,” ujar Zainal Arifin dalam sambutannya.

Menurut Zainal Arifin, gampong telah mendapat perhatian tersendiri dari Presiden RI, Joko Widodo terkait dengan pembangunannya. Presiden mengamanatkan agar pembangunan dimulai dari desa sehingga efeknya juga lebih dirasakan di tingkat desa.

“Tahun 2017 ini kurang lebih Rp64 Triliun dana APBN diperuntukkan bagi 74.910 Desa/gampong di Indonesia, nilai ini tentunya tidak kecil sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berawal dari desa/gampong,” ungkap Zainal.

Peraturan perundang-undangan terkait desa/gampong sudah sangat jelas, dimulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Ditingkat Kota Banda Aceh juga telah diterbitkan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang Dana Desa/Gampong, mulai Perwal Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini tidak lepas dari keinginan kuat semua pihak untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi terkait pengelolaan dana gampong,” tambahnya.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kata Zainal, ada beberapa kendala pada pengelolaan dana Gampong, diantaranya regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia yang mengelola. “Maka kita cari cara mengatasinya,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol T Saladin dalam paparannya menyampaikan pihak Gampong tidak perlu takut terhadap peran Kepolisian dalam pengawasan dana desa karena polisi hadir untuk membantu pihak Gampong dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak perlu takut, kita hadir bukan untuk mencari kesalahan tapi lebih kepada melakukan pendampingan dan mencari solusi secara bersama ketika akan kendala yang dihadapi,” jelas T Saladin.

Kapolres meminta kepada pihak Gampong agar selalu membangun komunikasi dengan pihaknya ketika ada kendala yang ditemukan di lapangan. “Sebenarnya banyak sekali laporan yang masuk ke kami soal dana desa, bahkan ada juga yang berbentuk surat kaleng. Tapi Saya tidak mudah percaya dan saya selalu minta anak buah untuk kros cek ke Inspektorat,” katanya. [jp/rel]

Loading...