DATA BMKG 26 September 2021

Jaksa KPK Tuntut Ahmadi 4 Tahun Penjara

Jaksa KPK Tuntut Ahmadi 4 Tahun Penjara

Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi/Tribunnews.com

HABADAILY.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi, empat tahun penjara di PN Jakarta, Kamis (22/11/2018). Selain penjara, Ahmadi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider (pengganti denda) 6 bulan kurungan badan. 

JPU KPK dalam berkas tuntutan setebal 424 halaman juga meminta Majelis Hakim mencabut hak politik Ahmadi untuk dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun, terhitung sejak usai menjalani pidana setelah hukuman berkekutan tetap (incrah).

Jaksa menilai Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Dalam salinan tuntutan tersebut, JPU KPK turut melampirkan 408 alat bukti yang seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan lainnya. "Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10 ribu," tulis Tim JPU dalam salinan tuntutan setebal 424 halaman tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Sidang kasus dugaan suap fee ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018 dengan terdakwa Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018). Sementara agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan bagi Ahmadi.

Di persidangan sebelumnya, Jaksa KPK telah menghadirkan puluhan saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut termasuk staf khusus Gubernur Irwandi Yusuf, kontraktor, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Aceh, Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf, serta Steffy Burase. 

Kasus yang menjerat Ahmadi tersebut berawal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap empat tersangka, yaitu Irwandi Yusuf, Ahmadi, Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri. Penangkapan ini dilakukan terkait dugaan Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar atas fee ijon proyek pembangunan infrastruktur bersumber dana Otsus 2018. Uang suap tersebut diduga dipergunakan Irwandi untuk keperluan Aceh Marathon.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada media ini menyebutkan persidangan dengan agenda Tuntutan terhadap Ahmadi ini dilakukan setelah mengajukan sejumlah bukti. 

"Sedangkan untuk Irwandi Yusuf, T Saiful Bahri dan Hendri Yuzal, berkas dan dakwaan telah dilimpahkan JPU sebelumnya dan akan dijadwalkan persidangan perdana pada hari Senin, 26 November 2018," kata Febri.

Selain itu, KPK kembali mengimbau Izil Azhar yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan Irwandi Yusuf untuk koperatif dan menyerahkan diri. 

"KPK pasti menghargai sikap koperatif thd proses hukum tersebut. Hal ini akan lebih baik bagi yang bersangkutan dan proses hukum. Jika ada informasi yang ingin disampaikan bisa disampaikan pada KPK," pungkas Febri.[boy]

Komentar
Terbaru