DATA BMKG 21 Oktober 2020

Mendagri Bantah Pernyataan Larangan Aturan Pakai Jilbab

Mendagri Bantah Pernyataan Larangan Aturan Pakai Jilbab

HABADAILY.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah rencana mencabut Peraturan Daerah (Perda) atau qanun yang mewajibkan kaum hawa di Aceh menggunakan jilbab. Tjahjo menyebutkan, ada sejumlah media yang memelintir pernyataannya.

“Ada berita di (media) online yang memutar-balikkan pernyataan saya, salah kutip atau sengaja salah kutip, kemudian berita tersebut menyebar di media sosial,” kata Tjahjo Kumolo seperti dikutip website resminya, Kamis (25/02/2016).

Tjahjo Kumolo mengaku hanya mengatakan, bahwa Perda-Perda harus lihat situasi kondisi  daerah. Kalau daerah yang masyarakatnya tidak satu agama, jangan buat Perda bahwa semua wanita wajib pakai jilbab. Di Aceh ada Perda wanita dilarang keluar rumah sendiri karena alasan tidak aman.

“Kalau sudah aman ya perdanya dicabut. Tetapi (pernyataan tersebut) ditulis menjadi “wanita Aceh dilarang berjilbab,” bantahnya.

Baca : Hendak Diingatkan Mendagri Soal Jam Malam : Ini Kata Illiza

Tjahjo Kumolo sendiri menyebutkan memahami bahwa Aceh memiliki otonomi khusus menerapkan syariah Islam, dimana  wanita yang muslim wajib berjilbab.

Tapi ada daerah lain yang membuat Perda wanita wajib pakai jilbab meniru Aceh. Daerah lain yang menerapkan Perda wajib jilbab, itu yang tidak boleh, karena warganya ada yang bukan muslim, itu harus jadi pertimbangan.

“Wartawan media bersangkutan mengutip secara salah, atau sengaja disalahkan?,” tulisnya.

Sebelumnya Tjahjo Kumolo sempat mengatakan ancaman pencabutan sejumlah Perda yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang dan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu Perda yang dicontohkannya tidak sesuai dengan undang-undang seperti dilansir merdeka.com adalah aturan wajib memakai jilbab bagi wanita di Aceh, sementara masyarakat di daerah itu ada yang beragama non muslim.

Pernyataan ini mengundang tanggapan beragam dari berbagai elemen masyarakat di Aceh. Termasuk kecaman yang disampaikan oleh Wakil Ketua Masjelis Permusyawaratn Umala (MPU) Banda Aceh. Baca : Pangkas Aturan Wajib Jilbab, MPU Aceh Kecam Mendagri

Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh. Dia menyebutkan, bila Mendagri hendak memangkas isi qanun Aceh, maka harus ada pertimbangan dari Pemerintah Aceh atau DPRA.

Baca : Abdullah Saleh Kritisi Wacana Mendagri Pangkas Aturan Wajib Jilbab

Komentar
Terbaru