DATA BMKG 21 Oktober 2020
Upaya Kasasi Saiful Mahdi

Menyoal Rapuhnya Budaya Kritis di Kampus

Menyoal Rapuhnya Budaya Kritis di Kampus

Dok. Saiful Mahdi saat masih bersidang di PN Banda Aceh. (Foto/Mardhatillah)

HABADAILY.COM - Proses hukum atas kasus pencemaran nama baik yang menyeret Dosen Fakultas MIPA Unsyiah, Saiful Mahdi hingga kini masih berlanjut.

Vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada April lalu juga tak berubah, ketika ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Aceh. Kini, langkah Saiful berlanjut pada upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

“Kita akan terus perjuangkan,” imbuhnya mengawali Media Briefing yang berlangsung virtual, Selasa (25/8/2020).

Di kesempatan yang sama, pembicara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) Era Purnamasari menilai kasus yang menimpa Saiful menjadi bukti, bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnamasari (Foto/Egindo)
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnamasari. (Foto/Egindo)

“Pada praktiknya, pasal-pasal itu telah memberangus kebebasan berfikir, berekspresi, dan dalam kasus Saiful Mahdi, telah membungkam kebebasan akademik,” kata Era.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi langkah Saiful untuk tetap mengajukan kasasi, meski hukuman yang dijatuhkan padanya cukup rendah, hanya 3 bulan penjara. Menurutnya Saiful terbukti konsisten mengupayakan keadilan atas hak berpendapat.

“Dalam beberapa kasus, korban dari UU ITE memilih tetap menerima vonis hakim, karena khawatir jika banding maka hukumannya akan bertambah. Tapi Saiful dan tim penasihat hukumnya berorientasi pada nilai. Ada hal besar yang diperjuangkan dan ini bukan soal Saiful Mahdi saja, tapi jaminan atas hak berpendapat dan kebebasan akademik yang kini sedang terancam,” ujar Era lagi.

Baca juga: Sidang Saiful Mahdi, Ahli Kominfo RI: Kritik Tak Bisa Dijerat UU ITE

Karena itu, menurutnya penting bagi semua pihak mendukung langkah itu. Apalagi jeratan terhadap akademisi seperti Saiful, secara luas dapat dilihat sebagai rangkaian dari fenomena kampus yang belakangan ini kian represif. Era mencontohkan kasus di Universitas Khairun, Ternate, dimana empat mahasiswanya diberi sanksi drop out (DO) lantaran aksi demo terkait isu Papua.

“Ini tak pernah terjadi sebelumnya, kampus yang seharusnya jadi alam demokratis, kini sudah sangat represif,” ungkapnya.

Baca juga: Solidaritas "Amicus Curiae" Mengalir untuk Saiful Mahdi

Amnesty: Ini Ancaman Terhadap Budaya Kritik di Kampus

Apa yang menimpa Saiful Mahdi, menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merupakan ancaman terhadap kritik sebagai karakter yang selama ini melekat di perguruan tinggi.

“Kalau dosen saja bisa divonis bersalah lantaran mengkritik kampus, maka kultur berpikir kritis perlahan akan hilang,” tutur Usman.

Kritik Saiful tentang rekrutmen PNS yang direspon dengan pemidanaan, lanjut dia, memperlihatkan ada sesuatu yang salah pada praktik kebebasan akademik belakangan ini. Padahal, menurut Usman tidak semua permasalahan di kampus bisa diproses dengan hukum pidana, apalagi jika ini soal kritik.

Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid (Foto/Republika)
Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid (Foto/Republika)

“Di beberapa kasus, penyelesaiannya bisa ditempuh dalam bentuk pemecatan atau sanksi. Tapi kalau ini kritikan, tentu tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal,” ujarnya.

Ia khawatir, jeratan pidana yang menimpa dosen Unsyiah itu akan berdampak pada kondusifitas kampus. Ketika seorang pengajar harus berurusan dengan hukum, kata Usman, maka sulit baginya mendedikasikan waktu dan pikiran untuk mahasiswa.

“Ada hak-hak lain yang terabaikan, karena waktu terbuang begitu saja untuk urusan hukum. Hak untuk belajar, berpendapat dan berdiskusi ini hanya bisa dijaga ketika iklim kebebasan akademik terjamin,” tandasnya.

Seperti diketahui, Saiful Mahdi merupakan dosen statistika di Fakultas MIPA Unsyiah yang diadukan ke polisi karena kritiknya terkait rekrutmen CPNS di Fakultas Teknik. Hal itu ia sampaikan di grup WhatsApp internal ‘Unsyiah Kita’.

Saiful dijerat pasal 27 ayat (3)A Juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun kritik yang ia sampaikan di grup tersebut berbunyi, "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" ...

"Gong Xi Fat Cai!!!"..."Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen."..."Hanya para medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi."

[]

Komentar
Terbaru