DATA BMKG 27 Februari 2020

JPU Hadirkan Saksi Ahli Bahasa di Sidang Lanjutan Saiful Mahdi

JPU Hadirkan Saksi Ahli Bahasa di Sidang Lanjutan Saiful Mahdi

Dosen FMIPA Unsyiah, Dr Saiful Mahdi. (Foto/Mardha)

HABADAILY.COM – Majelis hakim kembali menyidangkan Saiful Mahdi, pengajar Universitas Syiah Kuala yang didakwa atas kasus pencemaran nama baik, di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (28/1/2020).

Majelis hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Ainal Mardhiah SH didampingi oleh dua hakim anggotanya menyidangkan perkara nomor 432/Pid.Sus/2019/PN BNA, tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenakan terhadap Saiful.

Adapun agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saksi yakni Rahmat, salah seorang ahli bahasa dari Balai Bahasa Aceh.

Dalam kesaksiannya, Rahmat dimintai penjelasan hasil analisanya terhadap teks komentar Saiful Mahdi di grup WhatsApp ‘Unsyiah Kita’. Teks ini dijadikan bukti oleh pelapor (dekan di Fakultas Teknik Unsyiah), yang kemudian dianggap telah mencemarkan nama baik pimpinan fakultas tersebut.

Rahmat sempat menjelaskan bahwa dirinya mengaku kesulitan menganalisa teks itu secara kontekstual. Namun, menurut kajian semantik, pragmatik dan sosiologi, ia menyatakan komentar itu bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik.

“Namun, saya hanya menerima sepotong kalimat dari penyidik. Karena itu saya hanya dapat menerangkan maknanya berdasarkan semantik (per kata), pragmatik, dan sosiologis,” ujar Rahmat kepada hakim.

Sementara, kuasa hukum terdakwa, Syahrul dari LBH Banda Aceh menanyakan beberapa hal kepada Rahmat. Diantaranya frasa ‘jajaran pimpinan’ dalam komentar Saiful di pesan WhatsApp yang dianggap tuduhan sepihak. Dalam analisis Rahmat, frasa tersebut tidak dapat diarahkan ke sosok tertentu.

“Lebih ditujukan ke kolektif,” terang Rahmat.

Sebelumnya, Saiful Mahdi yang merupakan dosen statistika MIPA Unsyiah diadukan ke polisi karena kritik yang ia sampaikan terkait rekrutmen CPNS di Fakultas Teknik. Hal itu ia sampaikan di grup WhatsApp internal ‘Unsyiah Kita’.

Saiful dijerat pasal 27 ayat (3)A Juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut bunyi teks komentar tersebut,

"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" ..."Gong Xi Fat Cai!!!"..."Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen."..."Hanya para medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi."

 

Komentar
Baca Juga
Terbaru