DATA BMKG 13 Desember 2019

Hiruk Pikuk Poligami Aceh Menjadi Isu Nasional

Hiruk Pikuk Poligami Aceh Menjadi Isu Nasional

foto: ilustrasi/shar/ mediasulsel.com

HABADAILY.COM - Legalitas poligami yang tertuang dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menuai pro-kontra di masyarakat. Hiruk-pikuk tentang persoalan itu terus menggelinding liar hingga menjadi isu nasional.

Ini ulasan lengkapnya…
 
Seluruh kursi di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis pagi (1/8/2019), terisi penuh. Jumlah peserta laki-laki dan perempuan nyaris imbang memadati ruangan. Dari berbagai instansi pemerintahan hingga elemen masyarakat sipil, mereka beramai-ramai hadir memenuhi undangan Rapat Den- gar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga.

Ketua Komisi VII DPRA Ghufran Zainal Abidin \ Foto: acehImage

Ketua Komisi VII DPRA Ghufran Zainal Abidin memimpin rapat tersebut. Anggota dewan dari PKS ini duduk pal- ing tengah, didampingi anggota komisi dan sejumlah orang yang termasuk dalam tim penyusun draft qanun itu, dari akademisi hingga tokoh ulama.

“Saya lihat hari ini sepertinya jumlah peserta dari perempuan lebih banyak, wajar saya kira, karena perempuan yang paling berkepentingan disini,” kata Ghufran setengah berkelakar sesaat usai membuka rapat.

Ia tampak berusaha mencairkan suasana. Rapat di pagi itu memang sejak beberapa pekan lalu dinanti-nantikan sebagian besar masyarakat, terutama para pegiat isu perempuan dan anak di Aceh. 

Lantaran, rancangan Qanun Hu- kum Keluarga yang tengah dibahas ini sempat menuai pro dan kontra. Teruta- ma, pasal-pasal dalam qanun tersebut yang mengatur soal poligami.

Mundur ke belakang, Rancangan Qanun Hukum Keluarga sebenarnya sudah dibahas sejak awal tahun 2019. Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif pada Sabtu, 6 Juli 2019, di hadapan awak media memastikan draf qanun tersebut telah disusun Pemerintah Aceh dan sudah diterima pihaknya.

Secara umum, aturan ini membahas berbagai hal terkait keluarga, mulai masalah perkawinan, perceraian hingga perwakilan. Persoalan poligami ma- suk dalam qanun, sambung Musannif,
lantaran di Aceh marak terjadi nikah siri yang tidak tercatat oleh negara.

“Dengan marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita sepakat mengaturnya,” kata dia.

Lebih lanjut, Musannif memastikan jika aturan ini disahkan, pernikahan lebih dari satu istri bakal dicatat oleh negara. Meski demikian, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi suami yang ingin poligami, misalnya wajib mendapat izin istri pertama.

“Padahal dalam hukum Islam tidak perlu izin itu. Tapi kita coba atur dalam qanun ini misalnya dibutuhkan izin, walaupun tidak mutlak,” tambahnya.

MENUAI PRO-KONTRA

Alasan maraknya nikah siri dalam legalisasi poligami di Qanun Hukum Keluarga, dikritik keras pegiat isu per- empuan. Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Suraiya Kamaruz- zaman bahkan mempertanyakan dalih anggota dewan itu.

“Apakah dewan mempunyai data lengkap jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri, apa alasannya dan berapa totalnya?” ujar ak- tivis perempuan di Aceh, Suraiya, Kamis (11/7/2019).

Selain mempertanyakan hasil kajian qanun itu, Suraiya juga mengimbuhkan, poligami dalam qanun Hukum Keluar- ga belum tepat untuk dibahas saat ini. Masih banyak persoalan lain yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan. Yang justru sangat perlu diperhatikan, lanjut dia, perihal angka kemiskinan di Aceh yang sangat memprihatinkan.

“Menempati persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera dan peringkat enam tertinggi secara nasional, apa kontribusi dewan dalam menyelesaikan persoalan ini? Bukannya ini lebih pent- ing?” sesalnya.

Pihaknya memandang pasal poli- gami sama sekali tidak mengakomodir kepentingan perempuan.

Malahan aturan itu semakin meneguhkan persep- si maskulinitas yang dipakai dalam merumuskan kebijakan ini.

Suraiya berharap, qanun Hukum Keluarga nantinya diarahkan untuk penguatan ketahanan keluarga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan dalam unit terkecil ini.

“Bukan malah dengan melegalkan praktik poligami yang menyebabkan istri dan anak yang dalam banyak praktik malah menjadi terlantar,” ungkap Suraiya.

Sementara itu, pendapat bersebaran- gan datang dari Ketua Front Pembela Is- lam (FPI) Aceh Tengku Muslim At-Thahiri. Ia menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melahirkan qanun tentang Hukum Keluarga, utamanya salah satu bab yang mengatur tentang dibolehkannya laki-laki menikahi empat perempuan.

“Kami mendukung penuh DPRA untuk segera melahirkan qanun legal poli- gami bagi orang kaya dan yang mampu,” ucap Tgk Muslim.

Ia bahkan menimpali, pejabat pemer- intah sudah sewajarnya beristri lebih dari satu. “Bagusnya bupati minimal tiga, pejabat kabupaten/kota dua istri, DPR Aceh tiga istri, Camat dua, KUA dua dan Kades juga dibolehkan dua istri, terma- suk yang penghasilannya memadai, itu boleh dua,” jelas dia kepada awak media.

Bagi Muslim, poligami bertujuan mulia, yaitu agar penduduk asli Aceh makin bertambah. Dengan disahkannya qanun ini nanti, kata dia, jumlah kelahiran dipastikan meningkat tiap tahunnya hingga tiga kali lipat.

“Insya Allah, tiap tahun bertambah minimal 500 ribu jiwa. Bayangkan 15 tahun ke depan, Insya Allah ada minimal 20 juta jiwa,” tambah dia.

Namun, Muslim juga menekankan pemenuhan syarat poligami yang paling utama, yaitu adil menurut Alquran.

“Syaratnya harus adil lahir batin. Dan ingat, jangan sekali-kali menikahi perempuan karena nafsu semata, tapi niatkan untuk melindungi wanita, untuk jihad,” pungkasnya.

Pemenuhan syarat itu juga dikuat- kan lagi oleh salah seorang tim ahli penyusun draf qanun Hukum Keluarga yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali. Untuk poin poligami, ada penekanan yang dia sebut, “tidak semudah yang dibayangkan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali. Foto: serambinews

“Poligami tentu dibolehkan, tapi syaratnya tak semudah yang dibayang- kan. Keadilan harus dimiliki suami dari segala aspek, bukan hanya ekonomi,” ujarnya.

Dia menegaskan, siapapun akan sulit memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam agama Islam. Terutama, bicara tentang keadilan. Menurutnya, praktik poligami yang disarankan agama sangat sulit dipenuhi dalam konteks kekinian.

Dia menjelaskan, “jika kita pulang ke rumah istri pertama selama 24 jam, berarti ke istri kedua juga wajib 24 jam, tidak boleh telat semenit. Demikian juga saat kita bepergian, semua istri harus adil.”

Karena aspek keadilan ini sangat su- lit dipenuhi, maka ia berpesan agar sia- papun berhati-hati untuk melakukannya. Apalagi melihat banyak perilaku mas- yarakat yang tidak didasari pemahaman agama yang cukup. Sementara keadilan adalah syarat yang paling utama dalam poligami.

Terakhir, menyikapi pro dan kontra terkait qanun ini, Tgk Faisal mengajak masyarakat melihat lebih lengkap draf- nya. Raqan keluarga, kata dia, bukan hanya poligami, tapi tentang tata ke- hidupan berkeluarga secara keseluruhan. “Jadi mari kita lihat ini secara jernih,” pungkasnya.

Selain legalitas poligami, sebagian pihak juga menilai Rancangan Qanun Hukum Keluarga di DPRA masih cend- erung mengabaikan prinsip kepentingan anak dalam peraturan tersebut. Hal itu tampak dari tidak adanya pembahasan mengenai hak anak.

Direktur Koalisi Advokasi Pemantau Hak Anak (KAPHA) Aceh Taufik Riswan, Sabtu pekan lalu, menyatakan kekhawa- tirannya tentang hal ini.

Direktur Koalisi Advokasi Pemantau Hak Anak (KAPHA) Aceh Taufik Riswan. Foto:waspadaaceh

“Masih minim sekali, justru poin poligami dibuka longgar lewat raqan ini. Jika disahkan, kita khawatir dampaknya kepentingan anak akan terabaikan,” kata Taufik dalam pernyataan persnya.

Menurutnya, jika tujuan penerapannya untuk kelangsungan kehidupan keluarga, mestinya kepentingan anak jadi muatan penting dalam Raqan tersebut. Apalagi, Taufik menambahkan, Raqan keluarga jelas-jelas mengutip dasar huk- umnya, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“UU ini memuat prinsip dasar, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kehidupan yang layak, meng- utamakan proses tumbuh kembang anak, dan didengarkan pendapatnya,” ucap Taufik.

Mengutip data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, Taufik menjelaskan, setidaknya ada enam jenis korban anak dari kasus keluarga per- nikahan poligami. Di antaranya, anak korban di luar pernikahan berjumlah 12 kasus, anak korban konflik keluarga 56 kasus, larangan akses bertemu orang tua 98 kasus, anak korban di luar pernikahan 20 kasus, penelantaran anak 33 kasus, anak korban penculikan keluarga 46 kasus.

“Termasuk juga kasus anak korban pemerkosaan ayah tiri yang mencapai 24 kasus,” sesal Taufik.

Rata-rata dari pengaduan di atas, anak kerap berada dalam situasi su- lit yang berkepanjangan dan rumit. Dampak lainnya kendati cukup kasuistik, ditemui pada laki-laki yang akan berpoligami namun tidak bisa menerima anak dari calon istri kedua atau janda yang telah memiliki anak.

Hal itu kian diperparah jika sudah terjadi kekerasan oleh ayah tiri, ibu tiri dan keluarga besarnya yang menempatkan anak dalam situasi buruk berkepanjangan. Pihak keluarga besar biasanya cend- erung mengabaikan masalah tersebut.

“Karena itu, Raqan Keluarga yang akan dibahas dalam RDPU nanti, perlu mempertimbangkan semua unsur di atas, termasuk prinsip dasar hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak,” katanya mengingatkan.

Persoalan lain yang terkuak menyusul pro-kontra pasal poligami ini, yakni maraknya pernikahan siri saat konflik dan bencana alam Tsunami terjadi di Aceh. Menurut Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh, masalah tersebut jauh lebih penting untuk diselesaikan ketimbang mengatur soal poligami.

“Seharusnya Pemerintah Aceh lebih mengutamakan menyelesaikan isbat (penetapan) nikah siri pada masa konflik dan tsunami, bukan melegalkan poligami,” kata Sekretaris Eksekutif RPuK, Leila Juari kepada media, Jumat (12/7/2019).

Ada beragam sebab sulit disahkannya pernikahan di Aceh. Pengalaman RpuK di Aceh Utara sepanjang 2015- 2018, didapati banyak terjadi pernikahan siri pada masa konflik karena proses administrasi pemerintahan tidak dapat berjalan normal.

“Kondisi yang tidak aman, kemiskinan, akses pe- layanan yang jauh ke kantor KUA dan proses yang ber- belit juga menjadi kendala. Khususnya untuk perem- puan di daerah-daerah terpencil yang sangat aksesnya amat terbatas untuk pencatatan pernikahan,” kata dia.

Sedangkan informasi yang diterimanya dari Dinas Syariat Islam Aceh, pada tahun 2018, diketahui ada sekitar 19.000 pasangan yang menikah saat konflik dan korban tsunami. Hingga kini, mereka semua masih berharap untuk mendapatkan itsbat nikah secara gratis. “Harusnya dengan anggaran yang besar melalui otonomi khusus, Pemerintah Aceh dapat mengalo- kasikannya untuk mempercepat proses penertiban pencatatan administrasi kependudukan,” tandasnya.

BAKAL DISAHKAN SEPTEMBER

Dalam RDPU yang berlangsung di ruang sidang DPRA, Balai Syura secara resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah/DIM terkait rancangan Qanun Hukum Keluarga. Dalam pandangan umumnya, ada beberapa hal yang dikritisi. Di antaranya, tentang siste- matika dalam penyusunan draf qanun yang menurutn- ya masih banyak kesalahan.

“Perlu dilakukan restrukturisasi sehingga sistematis mengikuti rambu-rambu legal drafting dan memudah- kan alur berpikir,” ujar Leila Juari dari RPuK yang juga terlibat menyusun DIM tersebut. Selanjutnya, menurut dia banyak ketentuan yang tidak membutuhkan pendekatan regulasi (tidak perlu diatur dalam Qanun) di draft tersebut. Hanya saja cuk- up disikapi dengan pendekatan adat, pendidikan dan optimalisasi program-program pemerintah.

Kemudian, Balai Syura juga meminta dewan untuk melakukan harmonisasi terhadap rancangan qanun Hukum Keluarga. Pihaknya memandang, hal-hal yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU lainnya tidak perlu diatur lagi dalam Qanun ini, kecuali hal-hal yang spesifik yang berkembang di masyarakat dan membutuhkan penanganan mendesak.

“Seperti nikah siri, nikah liar, cerai liar, perceraian karena kekerasan, perebutan hak asuh anak, penga- suhan berkaitan dengan kepentingan terbaik untuk anak, penelantaran orang tua yang lansia/uzur,” katanya merincikan.

Terakhir, menurut Balai Syura juga penting mem- perhatikan prinsip non diskriminasi. Dalam arti, Qanun Hukum Keluarga tidak bisa hanya melindungi satu kelompok masyarakat saja.

“Sepatutnya dapat melindungi seluruh masyarakat Aceh tanpa membedakan suku etnis dan agama,” tut- upnya.

Secara keseluruhan, Komisi VII DPRA menerima pendapat yang diajukan para peserta RDPU. Ghufran di akhir rapat itu berjanji akan mempertimbangkan seluruh masukan dari perwakilan masyarakat yang telah hadir dalam forum tersebut. Ia berharap ini bisa dituntaskan secepatnya, mengejar target pengesahan qanun ini September nanti.

“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan, kita berharap ini dapat dipertimbangkan agar qanun ini dapat disahkan sesuai rencana kita, pada September 2019 nanti,” tandas Ghufran.[]

 

Tulisan ini sudah tayang di HD Indonesia - Edisi : 01 ( 05-18 AGUSTUS 2019 )
 

Komentar
Baca Juga
Terbaru