Penegakan Hukum di Aceh Masih Kelam

Redaksi - habadaily
30 Des 2018, 23:24 WIB
Penegakan Hukum di Aceh Masih Kelam Ilustrasi | Radio Idola

HABADAILY.COM - Kepolisian diminta untuk lebih serius dalam menegakkan hukum secara transparan, profesional dan akuntabel. Polisi juga diminta mengedepankan aturan sesuai cita-cita negara hukum dan HAM.

Demikian salah satu poin dari catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh yang dirilis Minggu (30/12/2018).

"Polisi juga diminta untuk melakukan penguatan terhadap pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja di institusi kepolisian," ujar Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra.

Sepanjang tahun 2018, kata Mustiqal, LBH Banda Aceh menangani 59 kasus yang terdiri dari 11 kasus yang berdimensi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), 6 kasus yang berdimensi hak sipil dan politik (sipol), 7 kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, kasus keluarga sebanyak 4 kasus dan 31 kasus khusus, dengan total penerima manfaat yang berjumlah 404 jiwa.

Dalam konteks hak ekosob, LBH Banda Aceh menangani 11 kasus yang didominasi oleh kasus hak atas tanah dan tempat tinggal, kasus perlindungan hak buruh, kasus pemenuhan hak kesehatan, serta kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas usaha/ekonomi. 

Sedangkan dalam aspek hak sipol, LBH Banda Aceh menangani 6 kasus, yang terdiri dari 2 kasus pengabaian hak untuk bebas dari penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang dengan dalih penegakan hukum dan ketertiban, 2 kasus pengingkaran hak persamaan di hadapan hukum, 1 kasus pengingkaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan 1 kasus pengabaian hak berpolitik. 

Prinsip Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang dipedomani LBH Banda Aceh tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum semata. Namun, kata Mustiqal, juga dilakukan dalam bentuk pendidikan hukum kritis dan pengorganisiran sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terkait hukum dan HAM. 

Dalam rangka advokasi kebijakan, LBH Banda Aceh telah menggagas penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan. 

Di samping itu, LBH Banda Aceh juga menginisiasi lahirnya Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, dengan masa berlaku selama 1 tahun. 

"Melalui Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2017, moratorium izin tersebut diperpanjang hingga Juni 2018," katanya. 

LBH Banda Aceh menyimpulkan di tahun 2018 ini penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Aceh masih mengalami proses yang kelam. 

Negara sebagai alat (agency) yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat sudah seharusnya berusaha mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupan warga Negara. 

Berbagai kebijakan yang merugikan warga Negara, pola pengawasan dan upaya yang lemah dalam mewujudkan pemenuhan hak warga, serta sikap pengabaian terhadap kondisi kehidupan rakyat pada dasarnya adalah wujud kejahatan yang terstruktur dan sistemik yang masih terjadi sepanjang 2018.

"Pemerintah harus lebih berkomitmen dan lebih serius dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan hukum yang berkeadilan dan menunjukkan perspektif keberpihakan terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia," katanya.

LBH Banda Aceh juga  meminta pemerintah untuk lebih serius melakukan upaya maksimal dalam penyelesaian konflik-konflik agraria, yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan kedaulatan hak atas tanah bagi warga Negara.

"Pemerintah juga harus menjamin pemenuhan hak atas kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan aman bagi seluruh warga negara, serta melakukan penyediaan seluruh sarana dan prasarana pendukung terlaksananya layanan kesehatan yang optimal," pungkas Mustiqal.[bna/ril]

Loading...