Presma Unaya: Pengukuhan Wali Nanggroe Ada Kecacatan Hukum

Redaksi - habadaily
24 Des 2018, 17:15 WIB
Presma Unaya: Pengukuhan Wali Nanggroe Ada Kecacatan Hukum Presiden Mahasiswa Unaya, Rahmatun Phounna

HABADAILY.COM – Pemerintah Mahasiswa Universitas Abdulyata (Unaya) menggelar diskusi publik tentang peran lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Senin (24/12/2018) di warkop 3 in 1, Lampineung, Banda Aceh.

Muncul ke permukaan dalam diskusi itu, bahwa mekanisme pengukungan Wali Nanggroe untuk periode kedua diduga cacat hukum. Pengukuhan kembali tidak sesuai dengan amanah Qanun Nomor 8 Tahun 2012 atas perubahan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Presiden Mahasiswa Unaya, Rahmatun Phounna menilai, pengukuhan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh 16 Desember 2018 lalu cacat hukum. Karena tidak mengikuti sebagaimana diamanahkan dalam regulasi yang telah ditetapkan.

Seharusnya sebelum dilakukan pengukuhan, harus melibatkan ulama seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Ini sebagai syarat proses penjaringan. Namun, aktivis muda ini menyebutkan pengukuhan Wali Nanggroe kali ini tanpa kehadiran ulama dan tetap dikukuhkan beberapa waktu lalu.

Meskipun memang benar, sebutnya, Majelis Tinggi, Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa dan Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah sepakati untuk mengukuhkan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.

“Kami mengkritisi ini, karena pengukuhan Wali Nanggroe ada kecacatan hukum,” kata Rahmatun Phounna, Senin (24/12/2018) usai diskusi.

Menurut mahasiswa akhir Fakultas Kedokteran Unaya ini, Lembaga Wali Nanggroe merupakan marwah rakyat Aceh. Karena Wali Nanggroe milik seluruh rakyat Aceh, sehingga bila proses pengukuhan saja sudah tidak sesuai, tentunya akan bisa menjatuhkan nama baik rakyat Aceh.

Oleh karena itu, Phounna mendorong semua pihak untuk memperbaiki keberadaan lembaga Wali Nanggroe. Terutama proses pemilihan kembali yang terkesan tertutup dan tak transparans.

“Nota keberatan sudah kita ajukan ke DPRA, karena kami menilai ini tidak transparansi. Tidak ada pembukaan penjaringan pemilihan Wali Nanggroe, seharusnya ada,” tukasnya.

Hal lain yang janggal, sebutnya, seakan-akan Wali Nanggroe hanya milik satu kelompok. Padahal Lembaga Wali Nanggroe milik seluruh rakyat Aceh. Ini tampak jelas terlihat, hanya Fraksi Partai Aceh yang terdepan memfasilitasi rapat paripurna di Badan Musyawarah (Banmus) DPRA untuk pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

“Kenapa harus Fraksi PA saja, fraksi lain kan juga bisa,” imbuhnya.

Atas dasar itu, ia mendorong pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena pengukuhan Wali Nanggroe diduga cacat hukum. Sehingga kedepan marwah Lembaga Wali Nanggroe terjaga dan disegani oleh semua pihak.

Sementara itu, Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa mengungkapkan, Malik Mahmud memiliki pemikiran yang visioner. Akan tetapi yang membuat Malik Mahmud tak bisa berbuat apapun, akibat orang sekitarnya yang tertutup dan mengekang Malik Mahmud.

“Malik Mahmud itu punya pemikiran yang visioner, hanya saja abrau’-abrau” (pembisik) di samping dia yang membuat Malik Mahmud tak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Haekal Afifa.

Penerjemah buku Aceh di Mata Dunia karya Tgk Hasan Tiro ini mencontohkan, ada mahasiswa hendak bertemu Malik Mahmud, namun tak pernah bisa bertemu. Pada dasarnya Wali Nanggroe mau bertemu, akan tetapi orang di sekelilingnya yang menghambat.

“Saya sempat 1 tahun lebih staf ahli di Lembaga Wali Nanggroe, makanya saya tau betul, banyak abrau’-abrau’ (pembisik) di samping Malik Mahmud tertutup,” tegasnya.

Menyangkut dengan pengukuhan kembali, sebutnya, ini juga menjadi permasalahan baru saat ini. Proses pengukuhan tidak dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada.

Seharusnya ada proses penjaringan untuk pemilihan Wali Nanggroe kembali. Dalam qanun membuka peluang siapapun bisa mendaftar menjadi Wali Nanggroe dengan syarat dan ketuan berlaku dalam qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe.

“Tetapi ini tidak dilakukan. Ada yang mau menjadi Wali Nanggroe gak tau mau mendaftar dimana. Seharusnya sebagai turunnya harus dibuat reusam (pengaturan) diatur bagaimana pengusulan calon Wali Nanggroe,” imbuhnya.

Haekal menyebutkan, setelah dikritik publik baru mengetahui Wali Nanggroe bukan jabatan seumur hidup. Akan tetapi siapapun, baik laki-laki dan perempuan bisa dipilih menjadi Wali Nanggroe.[acl

Loading...