Kabulkan Eks Terpidana Korupsi jadi Balon DPD, Panwaslih Aceh Disorot

Redaksi - habadaily
09 Agt 2018, 21:23 WIB
Kabulkan Eks Terpidana Korupsi jadi Balon DPD, Panwaslih Aceh Disorot

HABADAILY.COM – Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh, mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon (balon) anggota DPD RI asal Aceh pada Pemilu 2019 menuai sorotan. Keputusan itu, dinilai akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaran Pemilu di Provinsi Aceh.

"Kami menilai putusan ini merupakan bentuk dukungan Panwaslih Aceh terhadap koruptor agar bisa menjadi calon pejabat negara. Bahkan masyarakat Aceh akan menilai bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki integritas dan moralitas. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang diagendakan oleh Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilu mendatang?," tanya Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Aceh, Baihaqi menyikapi putusan Panwaslih Aceh, Kamis (09/08/2018).

Dalam putusan Panwaslih Aceh Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 atas permohonan Abdullah Puteh memutuskan, mengabulkan permohonan  untuk seluruhnya, membatalkan berita acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor: 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang keabsahan dokumen syarat calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD 2019.

Panwaslih juga menyatakan formulis BB.-1-DPD yang dibuat atas nama pemohon (Abdullah Puteh –red) sudah memenuhi syarat dan memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambata tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

“Menyikapai putusan ini, memberi isyarat bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Padahal gerakan pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dinegeri ini yang terus perlu didengungkan disemua tingkatan,” tambah Baihaqi.

Abdullah Puteh (pemohon dalam perkara ini) merupakan salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Aceh, namanya dicoret oleh KIP Aceh ketika mendaftar karena pernah divonis bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh pada tahun 2005 silam. Ia pernah dihukum 4 tahun penjara.

KIP tidak menerima berkas Abdullah Puteh untuk menjalankan amanah dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pada pasal 4 ayat (3) disebutkan“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”.

Tak Perlu Jalankan Putusan

Di sisi lain, MaTA meminta KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan Panwaslih Aceh tersebut karena dinilai putusan Panwaslih Aceh ini tidak bersifat final dan mengikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 469 (1) UU Nomor 7 tahun 2007.

Bahwa, Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.

“UU tersebut sudah menjadi landasan bagi KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan tersebut. Kalau pun KIP Aceh tetap menjalankan putusan Panwaslih Aceh ini, patut diduga KIP Aceh juga merupakan bagian dari Panwaslih Aceh. Dan ini merupakan kesalahan fatal karena telah mengangkangi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU,” ujar Baihaqi. [jp]

Loading...