Polemik Komisioner KIP Simeulue

Pakar Hukum: Anggota KIP Tak Boleh Berstatus Tersangka

Redaksi - habadaily
14 Jul 2018, 17:16 WIB
Pakar Hukum: Anggota KIP Tak Boleh Berstatus Tersangka Zainal Abidin

HABADAILY.COM – Pakar Hukum dan Tata Negara, Zainal Abidin mengatakan dalam Qanun No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sangat jelas disebutkan, bahwa anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) tidak boleh berstatus tersangka.

Penegasan Zainal Abidin yang juga mantan Komisoner KIP Aceh tersebut, menanggapi persoalan yang terjadi di Komisioner KIP Simeulue priode 2018-2023 yang menurut bupati setempat, belum memenuhi syarat untuk dilantik bahkan seorang diantaranya menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen.

“Kita di Aceh menjadi anggota KIP memang sangat ketat. Mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di Aceh jadi tersangka saja sudah tidak boleh dilantik jadi anggota KIP, apalagi sudah menjadi terdakwa dan terpidana. Itu ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilu dan pemilihan ,” kata Dosen Hukum Unsyiah tersebut, Sabtu (14/07/2018).

BACA: Seorang Komisioner KIP Simeulue jadi Tersangka

Dan, dalam UUPA serta Qanun No.6 Tahun 2016 tersebut juga menegaskan, melantik anggota KIP kabupaten/kota yang telah di SK-kan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan kewajiban hukum bupati/walikota dan gubernur untuk tingkat provinsi.

Zainal menambahkan, terkait persyaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lulus menjadi Komisioner KIP, hanya disebutkan mendapat izin dari atasan dan bisa atasan langsung.  Atasan langsung ASN adalah Sekretaris Daerah (sekda).

“Izin atasan bagi ASN ini tidak diatur baik dalam qanun maupun UUPA, tetapi ini adalah kebijakan Panitia Seleksi (pansel).  Izin yang diminta, bisa izin atasan dan bisa atasan langsung,” kata Zainal yang dua priode duduk menjadi Komisioner KIP Aceh tersebut.

Tentang persoalan di Komisioner baru KIP Simeulue ini, apabila dua ASN tersebut sudah mendapat izin dari atasan langsung (Sekda) sudah memenuhi syarat untuk dilantik. Sementara, bagi seorang yang berstatus tersangka, tidak boleh dilantik dulu atau baiknya DPRK mengusulkan ke KPU untuk digantikan dengan mereka yang lulus cadangan.

“Jadi empat saja dulu dilantik. Persoalan ada komisioner yang menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen tidak bisa jadi hambatan untuk melantik yang lainnya. Bukan meminta perpanjangan tugas bagi komisiner lama ke KPU Pusat,” kata Zainal Abidin.

BACA: KPU : Permintaan Bupati Bisa Saja Dikabulkan 

Senada dengan Zainal Abdin juga disampaikan seorang pakar hukum lainnya yakni Mawardi Ismail. Dosen Hukum Unsyiah itu mengatakan, persoalan tersangka seorang komisioner KIP di Simeulue tersebut dapat dilihat dari dua sisi.

Jika melihat dari sisi hukum, seorang yang menjadi tersangka statusnya belum berkekuatan hukum sehingga pelantikannya bisa dilakukan setelah status hukumnya jelas. “Namun dari sisi kebijakan, seorang  yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum menjadi seorang tersangka tidak boleh menjadi anggota KIP,” kata Mawardi Ismail singkat.

Seleksi Ulang

Sementara itu, Bupati Simeulue  Erly Hasim yang kembali dikonfirmasi Sabtu, (14/07/2018) mengatakan, dirinya belum melantik komisioner baru  KIP Simeulue karena  tiga diantara yang ditetapkan DPRK dan di-SK-kan KPU belum memenuhi syarat.

Dikatakan, selain seorang menjadi tersangka dugaan pemalsuan dokumen ketika mengikuti seleksi Komisioner KIP, dua ASN yang ditetapkan juga belum mendapat  izin dari bupati.

Izin yang dimaksud Bupati Erly Hasim, yakni izin dari pembina kepegawaian yang  berbentuk pemberian izin untuk diperbantukan kerja ke lembaga non struktural.  Izin tersebut mestinya diajukan oleh kedua ASN tersebut ketika dinyatakan lulus atau sebelum penetapan dewan.

“Kedua PNS ini kan diperbantukan kerja ke lembaga non struktural. Maka, sebelum ditetapkan dewan menjadi komisioner KIP atau kerja di KIP  iya, terlebih dahulu harus ada izin dari pembina kepegawaian dalam hal ini bupati bukan Sekda,” tegasnya.

Izin dari pembina kepegawaian tersebut, tambahnya, merupakan kebijakan bagi aparatur sipil negara yang akan diperbantukan ke lembaga non struktural. “Ini sama halnya seperti kebijakan pansel yang memberi syarat bagi ASN yang ikut seleksi Komisioner KIP, harus ada izin dari atasan atau atasan langsung,” ujarnya lagi.

Atas persoalan tersebut, Bupati Erly Hasim juga mengaku segera menyurati DPRK Simeulue untuk meneruskan ke KPU Pusat agar dilakukan seleksi ulang untuk Komisioner KIP Simeulue. “Surat itu sudah siap, tinggal saya teken dan langsung disampaikan ke DPRK. Dan seleksinya kita minta biar ditangani KPU. Seleksi ulang itu, kita minta karena ada banyak persoalan dalam penyeleksian dilakukan oleh DPRK sebelumnya,” ujarnya.

Persoalan DPRK akan melaporkan kepada Gubernur Aceh karena dirinya belum melantik Komisioner KIP Simeulue, Erly mempersilahkannya. Menurutnya, jauh sebelum rencana dewan tersebut dirinya telah memberitahukan persoalan ini kepada Gubernur Aceh.

BACA: Seorang Peserta Seleksi Perangkat Pemilu di Simeulue Ditahan Polisi

“Saya sudah lebih dahulu menyampaikan kepada Gubernur Aceh, apa yang sebenarnya terjadi dalam perekrutan atau seleksi Komisioner KIP di Simeulue ini. Seorang yang memalsukan dokumen saja masih dapat diloloskan di tingkat pansel, bahkan lulus utama di seleksi dewan,” katanya. []

Loading...