KPK Temukan Komunikasi Tentang Komitmen Fee

Redaksi - habadaily
09 Jul 2018, 15:22 WIB
KPK Temukan Komunikasi Tentang Komitmen Fee Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditahan. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

HABADAILY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus mendalami kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh tahun 2018 yang melibatkan Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK diduga kuat terlibat langsung meminta komitmen fee bila ingin DOK Aceh cepat turun.

Dugaan kuat tersebut berdasarkan komunikasi yang ditemukan oleh KPK. Saat ini KPK sedang mendalami seluruh informasi tersebut. Bahkan KPK sejak awal telah menemukan bukti tentang pertemuan-pertemuan para pihak terkait pembahasan DOK Aceh tersebut.

Termasuk pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi. Saat ini KPK sedang mengurai komunikasi yang terjadi itu, karena sempat muncul pembicaraan tentang kewajiban yang harus diselesaikan jika ingin dana DOK Aceh tersebut turun.

“Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat "kalian hati-hati, beli HP nomor lain". Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (9/7/2018) melalui pesan singkat.

Kata Febri, seperti disampaikan dalam konferensi pers paska ditetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka. Transaksi Rp 500 juta yang disita oleh KPK diduga kuat bagian dari komitmen fee dari jumlah Rp 1,5 miliar.

“Aliran dana juga menjadi perhatian KPK, termasuk salah satu informasi aliran dana pada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi pada saksi yang dicegah ke luar negeri. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti,” imbuhnya.

Febri juga mennyatakan, apa yang dilakukan oleh KPK saat ini hanya berdasarkan proses hukum sematan. Semua yang telah ditetapkan tersangkan berdasarkan dakta dan bukti permulaan yang cukup.

“Atau minimal 2 alat bukti. Jadi, mari kita ikuti bersama proses yang berjalan ini,” tegasnya.

Febri memastikan dalam melaksanakan tugas, KPK bertindak profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sejauh ini, sekitar 97 Kepala Daerah telah diproses dalam kasus dugaan korupsi. Semua pada akhirnya akan diuji di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.[acl]

Loading...