Revisi RT-RW Aceh Era Baru Selamatkan KEL

Acal - habadaily
27 Apr 2018, 13:17 WIB
Revisi RT-RW Aceh Era Baru Selamatkan KEL Hutan @harian88

HABADAILY.COM –  Lima tahun lebih Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Aceh menuai kritik, pro dan kontra. Terjadi polimik dikarenakan dalam qanun ini tidak dimasukkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Tentunya kondisi ini membuat sejumlah elemen sipil yang konsen terhadap kampanye penyelamatan hutan Aceh, khusus KEL meradang. Alhasil beberapa lembaga menggugat qanun tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh dan Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (GeRAM) melayangkan gugatan ke MK pada tahun 2016 lalu. Kemudian perjuangan untuk menggugat qanun tersebut kandas pada MK. Majelis hakim saat itu yang dipimpin oleh Agustinus Setia Wahyu Triwiranto didampingi hakim anggota Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya Patah menolak gugatan KEL yang tak masuk dalam RT-RW Aceh.

Putusan tersebut dibacakan tanggal 29 November 2016 lalu, majelis hakim menilai Qanun RT-RW Aceh tidak perlu menyebutkan secara eksplisit tentang KEL Aceh. Alasan lain majelis hakim, proses pembuatan qanun sudah dilakukan secara prosedur dan aturan yang ada. Sehingga Qanun tersebut tidak dibatalkan dan masih dipergunakan hingga saat ini.

KEL merupakan kawasan hutan tropis yang sangat berperan menyimpan cadangan air dan juga pengendalian iklim mikro. Perlindungan hutan tersebut berguna untuk keberlangsungan hidup manusia dan melindungi spesies-spesies magasataw yang hidup di sana, seperti badak, harimau, gajah, orangutan dan sejumlah hewan dilindungi lainnya.

Selain itu, KEL  juga sangat berjasa untuk keberlangsungan kehidupan manusia, karena tidak hanya menyimpan karbon dunia juga bisa mencegah dampak perubahan iklim. Ekosistem Leuser berdampak langsung dengan udara yang dihirup oleh manusia dan hewan saat ini, hingga bisa menjaga keseimbagan iklim.

Berdasarkan data dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), KEL merupakan hutan tropis yang membentang di 13 kabupaten/kota di Aceh luas mencapai 2.255.577 Ha, mencakup 40 persen total luas Aceh berdasarkan SK Menhut No.190/Kpts-II/2001.

Paska disahkannya qanun RT-RW yang tidak memasukkan nomenklatur KEL telah berkontribusi terjadi deforestasi sejak 2014-2017 mencapai 31.117 hektar. Kemudian kembali meningkat sejak 2016-2017 mencapai 7.006 hektar.

Adapun laju deforestasi dalam KEL yang paling tinggi berada di Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2016 lalu hutan di Aceh Selatan 299,723 hektar, turun menjadi 297,904 hektar, ada mengalami kehilangan sebesar 1.819 hektar.

Peringkat kedua kehilangan hutan yang masuk dalam KEL yaitu Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 lalu hutan di Aceh Timur yang masuk KEL seluas 233.863 hektar, turun menjadi 232.635 pada tahun 2017, mengalami kehilangan hutan seluas 1.229 hektar.

Sedangkan kabupaten peringkat ketiga mengalami kehilangan hutan yaitu di Nagan Raya tahun 2016 luas hutan mencapai 128.357 hektar, turun pada tahun 2017 tersisa 127.375 hektar, atau susut 982 hektar. Gayo Lues hanya susut 660 hektar dari luas hutan tahun 2016 lalu 402.073 dan turun pada tahun 2017 tersisa 401.413 hektar.

Kondisi inilah yang kemudian banyak masyarakat sipil menaruh harapan besar agar nomenklatur KEL kembali dimasukkan dalam qanun RT-RW. Sehingga dengan adanya proteksi oleh pemerintah melalui regulasi, laju deforestasi, konflik satwa, perambahan hutan hingga ancaman banjir bandang bisa dimininalisir.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh yang juga konsen memantau kerugian negara akibat perambahan hutan menilai, tidak masuknya KEL dalam nomenklatur RT-RW Aceh sarat dengan kepentingan. Akibatnya cukong dan mafia lebih mudah menguasai hutan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, hingga perburuan satwa dilindungi.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, SH menyebutkan, bila ingin terbuka, tidak masuknya nomenklatur KEL dalam qanun RT-RW Aceh telah membuat banyak kerugian materil. Diperkirakan sejak disahkan qanun tersebut kerugian materil bisa mencapai Rp 5 triliun lebih.

“Angka ini dilihat dari rasio kayu yang keluar, kemudian bentang alam yang rusak, konflik satwa, pertambangan ilegal, hingga banyak kerugian material,” kata Askhalani beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dampak dari tidak masuknya KEL dalam qanun RT-RW Aceh telah berdampak terhadap perambahan hutan, baik untuk membuka lahan perkebunan, illegal logging maupun perburuan satwa dilindungi yang ada di KEL.

“Suatu langkah maju dan luar biasa kalau DPRA hendak melakukan revisi RT-RW Aceh memasukkan nomenklatur KEL, ini bisa mencegah kerugian negara,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin menyampaikan dewan telah berkomitmen untuk melakukan revisi Qanun RT-RW Aceh. Ia menilai, setelah mendapat desakan dari berbagai elemen sipil dan dewan menilai qanun tersebut tidak relevan lagi saat ini dan perlu segera direvisi.

“Benar, revisi dari qanun Aceh, sudah kita prioritas tahun 2018. Perlu direvisi dengan perkembangan terkini sehingga 2018 qanun tersebut perlu kita lakukan revisi, ada poin-poin kalau kita lihat dengan kekinian Aceh,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Katanya, bila dilihat ada sejumlah persoalan yang harus direvisi, seperti tapal batas, masalah KEL yang masih perlu dikaji lebih mendalam untuk dimasukkan dalam qanun, sehingga diharapkan qanun RT-RW bisa lebih sempurna nantinya.

Tgk Muharuddin mengaku, dirinya telah menunjukkan tim pembahas untuk melakukan revisi qanun tersebut. Revisi qanun RT-RW juga menjadi program legeslasi prioritas pada tahun 2018 ini.

“Barang kali dikawal bersama-sama qanun ini, yang jelas sudah kita tetapkan dan sedang dibahas,” jelasnya.

Lampu hijau untuk merevisi qanun RT-RW menjadi era baru untuk menyelematkan KEL di Aceh dari segala macam ancaman kerusakan. Sehingga paru-paru dunia ini bisa diselamatkan sehingga bisa terhindar dari ancaman bencana ekologi.[acl]