DATA BMKG 24 Agustus 2019

Hingga 8 Tahun Terakhir, Dana Otsus Aceh Capai 42,9 T

Hingga 8 Tahun Terakhir, Dana Otsus Aceh Capai 42,9 T

Nasir Djami saat memaparkan fungsi parlemen dan jumlah dana Otsus Aceh

HABADAILY.COM - Terhitung sejak tahun 2008 hingga 2015, dana diberikan pusat untuk Aceh melalu dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah mencapai Rp 42,9 triliun. Bila tahun 2016 Aceh kembali menerima Otsus Rp 7,7 triliuan, maka jumlah keseluruhan akan mencapai Rp 50,6 triliun.

Dengan rincian, tahun 2008 sebesar 3,5 triliun, 2009 Rp 3,7 triliun, tahun 2010 Rp 3,8 triliun, 2011 Rop 4,5 triliun, 2012 Rp 5,4 triliun,  2013 Rp 6, 2 triliun, 2014 Rp 8,1 triliun dan tahun 2015 Rp 7,7 triliun. Demikian dirincikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasir Jamil dalam sebuah diskusi di Banda Aceh, belum lama ini.

“Dana Otsus yang diterima Aceh hingga tahun 2015 sudah cukup besar. Namun besarnya anggaran otsus belum tentu terserap dan belum tentu juga langsung berimplikasi pada peningkatakan pembangunan dan kesejahtraan rakyat Aceh,” kata Nasir Djamil.

Oleh karenanya, ujar legislator Aceh tersebut, peran parlemen untuk melakukan pengawasan agar dana itu dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran harus terus diperkuat.

Nasir mengatakan salah satu contoh nyata peran parlemen dalam mewujudkan perdamaian pada tingkat nasional dapat dilihat dalan proses perdamaian di Aceh. Menurutnya, parlemen adalah salah satu pihak yang memainkan peran yang signifikan dalan proses damai Aceh.

"Ketika akan dilakukan nota kesepahaman di Helsinky, anggota parlemen khususnya dari Aceh ikut serta dalam rombongan melakukan negosiasi damai Aceh,"ujar anggota komisi III DPR RI ini.

Nasir menambahkan, pasca penandatanganan MoU Helsinky parlemen juga melakukan pembahasan RUU Pemerintah aceh yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh, sehingga Aceh banyak diberikan kekhususan mulai dari perangkat pemerintahan.

Keberadaan partai lokal, qanun syariat , pelibatan pejabat pemerintah Aceh dalam penunjukan pejabat instansi vertikal seperti Kejati dan Kapolda serta alokasi pendanaan otonomi khusus.  Setelah lahirnya UUPA No 11 tahun 2006 itu, tugas parlemen tidak berhenti sampai disitu saja, parlemen juga membentuk tim khusus atau tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua.

“Fungsi parlemen untuk pengawasan. Tim inilah yang mendorong agar kebijkan yang telah dituangkan dalam undang-undang harus segera diimplementasikan,"tambahnya pada

Acara bimbingan teknis diplomasi budaya damai pada generasi muda di Banda Acehyang  diselenggarakan, , Minggu 01 Mei 2015  oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Diskusi dengan tema peran parlemen dalam perdamaian itu diikuti perwakilan ormas dan okp dari seluruh Aceh, seperti BEM Unsyiah, KNPI, PII, HMI, Remaja Masjid, Duta Damai 2015, Karang Taruna dan Perwakilan Lintas Agama. [jp/rel]

Komentar
Baca Juga
Terbaru