DATA BMKG 24 Agustus 2019

Nasib Rohingya di Aceh: Ditinggal IOM dan Diabaikan Jakarta

Nasib Rohingya di Aceh: Ditinggal IOM dan Diabaikan Jakarta

Dok Dinsos Aceh

HABADAILY.COM - Nasib para pengungsi Rohinya di Aceh memprihatinkan. Mereka diabaikan pemerintah Pusat dan ditinggal pergi International Organization of Migration (IOM).  Sementara pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak.

Seperti diketahui, sebanyak 79 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada 20 April 2018 lalu. Puluhan pengungsi yang delapan orang di antaranya adalah anak-anak tersebut kini ditampung sementara di Gedung SKB, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini. Dari keterbatasan makanan hingga sikap abai pihak IOM. 

Belum lagi permasalahan puluhan pengungsi tersebut diselesaikan, Aceh kembali kedatangan 20 "tamu" asal Rohingya pada Selasa 4 Desember 2018 lalu. Mereka mendarat di Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Kali ini, para pengungsi tersebut ditampung di Liposos atau panti gepeng milik Dinas Sosial Kota Langsa.

Sikap prihatin yang ditujukan Dinsos Aceh tersebut bukan tanpa alasan. Terlebih, Pemerintah Aceh mengaku tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan para pengungsi tersebut. Kendati Pemerintah Aceh telah mencoba menyurati pihak kementerian terkait, tetapi hingga saat ini Pusat belum memberikan respon.

"Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga sudah menyurati kementerian dimaksud, namun hingga saat ini belum ada respon apapun," kata Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah saat meninjau pengungsi Rohingya di Gedung SKB Bireuen, Rabu 12 Desember 2018. 

Kementerian yang dimaksud Devi Riansyah tersebut adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

"Semua kementerian tersebut sudah kami datangi dan bertemu langsung saat kita kasih surat. Namun, sampai saat ini belum ada respon apapun.  Kita tentu menyayangkan sikap seperti ini," kata Devi. 

Dia mengatakan kasus pengungsi atau migran seperti ini sejatinya ditangani Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi. Selain itu, pengungsi antarnegara ini juga seharusnya mendapat perhatian dari IOM sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi. 

Namun, para pihak tersebut terkesan abai. IOM bahkan menarik diri setelah tiga bulan ikut menangani para pengungsi dari negeri Aung San Suu Kyi tersebut.

"Sementara kita sebenarnya tidak punya kewenangan apapun. Apalagi kita tidak ada dana untuk pembiayaan makan dan kebutuhan mereka.  Jika pun ada, itu hanya karena tuntutan kemanusiaan," tuturnya. 

Devi mengatakan Dinsos Aceh berencana memindahkan ke 79 pengungsi Rohingya dari Bireuen ke Liposos Langsa. Namun, menurutnya, hal itu tetap harus menjadi tanggung jawab Imigrasi. 

"Kita tetap mendesak pemerintah pusat segera bertindak dan merespon surat yang telah kita berikan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bireuen Murdani juga berharap agar pemerintah pusat tidak tinggal diam. Dia mengatakan setiap bulannya Pemerintah Kabupaten Bireun harus menggelontorkan anggaran senilai Rp 100 juta lebih untuk penanganan warga Rohingya tersebut.

Dana itu, dirincikannya untuk biaya konsumsi sebesar Rp 3 juta per hari. Selanjutnya biaya listrik dan air yang rata-rata per bulan mencapai Rp 5-6 juta. Jumlah tersebut belum termasuk untuk kebutuhan lainnya, seperti biaya kesehatan dan para petugas di lapangan. 

"Setiap bulan kita harus menganggarkan Rp 100 juta dan ini tentu sangat membebani anggaran kita," keluh Murdani.[boy/ril] 

Komentar
Baca Juga
Terbaru