Otonomi Daerah Jadi Perbincangan di Fakultas Hukum Unsyiah

Redaksi - habadaily
06 Des 2018, 10:54 WIB
Otonomi Daerah Jadi Perbincangan di Fakultas Hukum Unsyiah Foto Istimewa

HABADAILY.COM - Otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, tidak semua otonomi yang diberlakukan di Indonesia berjalan optimal. 

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Ilyas Ismail dalam seminar nasional dan call paper yang berlangsung dua hari di Fakultas Hukum Unsyiah, sejak Rabu (05/12/2018). Lebih lanjut, Prof Ilyas mengatakan otonomi daerah dapat juga melahirkan otonomi khusus. 

"Seperti di Aceh yang menjalankan kearifan lokalnya dan tidak berbenturan dengan aturan negara," kata Prof Ilyas. 

Namun di sisi lain, tidak semua otonomi dapat dijalankan secara optimal. "Seharusnya dengan adanya peraturan perundang-undangan otonomi daerah, ciri khas sebuah daerah dapat menjadi pemersatu bangsa, bukan sebaliknya," ujar Prof Ilyas di seminar yang diikuti 19 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.

Sementara Wakil Rektor I Unsyiah, Prof. Marwan, mengapresiasi kegiatan ini. Dia menilai seminar tersebut dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran serta berdiskusi tentang sistem hukum nasional dalam konteks otonomi daerah. 

Menurutnya otonomi daerah yang semakin bergeliat di era reformasi, turut memberikan dampak positif bagi daerah dalam mengelola pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam pengelolaan daerah, sehingga dapat melahirkan qanun.

“Hal ini sangat menarik untuk dibahas, agar peraturan yang dihasilkan dari otonomi daerah yang berbentuk kearifan lokal tidak bersinggungan dengan aturan hukum negara,” ujar Marwan.

Seminar ini fokus membahas peran otonomi daerah dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Panitia seminar menilai tema ini dipandang menarik, mengingat otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk menghasilkan produk hukumnya.

Ketua Panitia, Dr. Sulaiman Tripa mengatakan dengan peluang ini dapat berkontribusi dalam proses pengembangan sistem hukum di Indonesia. Seminar ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan dan menunjukkan perkembangan hukum yang berlaku di Aceh.

“Dengan otonomi khusus, sejumlah perkembangan menarik akan menjadi pengetahuan penting bagi mereka yang datang dari berbagai daerah di Indonesia." 

Kegiatan tersebut menghadirkan pemakalah utama dari berbagai kalangan, seperti Prof. Esmi Warassih (Undip), Prof. Ilyas Ismail dan Prof. Husni Jalil (Unsyiah), Prof. Faisal A Rani (Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah XIII), Dr. M. Jafar (Pemerintah Aceh), dan Muhammad Siddiq Armia PhD (UIN Ar-Raniry). 

Selain itu, sebanyak 37 makalah call paper akan dipresentasikan dengan mengangkat berbagai tema, seperti produk hukum daerah, hukum Islam, hukum agrarian, otonomi khusus, studi gender, hingga produk hukum desa.

Fakultas Hukum Unsyiah juga bekerja sama dengan pengelola video conference Mahkamah Konstitusi untuk memfasilitasi penyiaran seminar secara langsung di 34 jaringan Video Conference Mahkamah Konstitusi.[boy/ril]

Loading...