Warga Kritik Ketidakjelasan Akreditasi RSUD Simeulue

Ahmad - habadaily
27 Nov 2018, 23:30 WIB
Warga Kritik Ketidakjelasan Akreditasi RSUD Simeulue Ketua YARA Simeulue Ugek Farlian/Ahmad

HABADAILY.COM - Belum jelasnya status akreditasi RSUD Kabupaten Simeulue menuai kritik dari warga setempat. Pasalnya, status ini menjadi syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Kita minta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue, apabila kerjasama dengan BPJS Kesehatan dihentikan, sangat merugikan kita semua. Sebab, nanti setiap berobat ke rumah sakit itu harus bayar karena tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan," kata Saldi, salah seorang warga Simeulue Timur di Sinabang, Selasa (27/11/2018).

Kritikan ini menanggapi akan dihentikannya kerjasama BPJS dengan RSUD Simeulue, akibat belum jelasnya status akreditasi rumah sakit plat merah di wilayah kepulauan itu, sebagaimana disampaikan pihak BPJS sebelumnya.

Baca: RSUD Simeulue Terancam Dihentikan Pelayanan BPJS

Menurut Saldi yang juga ASN golongan dua tersebut, penghentian kerjasama rumah sakit dengan BPJS dapat merugikan para ASN di Simeulue. Setiap bulannya gaji mereka dipotong Rp 810 ribu untuk setoran premi asuransi  BPJS kesehatan. 

"Apabila nantinya benar-benar terjadi penghentian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit, sudah betul apa istilah orang, masyarakat dilarang sakit," imbuhnya.

Senada juga disampaikan Ugek Farlian, Ketua Perwakilan LSM YARA Kabupaten Simeulue. Kata dia, belum jelasnya status akreditasi RSUD Simeulue hingga 31 Desember 2018 ini, membuat kerjasama dengan BPJS Kesehatan dihentikan. "Ini merupakan kegagalan serius yang diperbuat oleh daerah serta rumah sakit," tegasnya.

Ugek justru mengapresiasi sejumlah Pukesmas yang telah mendapatkan predikat status akreditasi sejak 2017. "Ini aneh sekaliber RSUD Simeulue yang merupakan induk tempat rujukan pukesmas, hingga saat ini belum jelas status akreditasinya. Saya minta pemerintah dan RSUD jangan lepas tanggungjawab," tegasnya.[jp]

Loading...