PN Meulaboh Ampuni PT Kalista Alam, Ramai-Ramai Teken Amicus Curiae

Redaksi - habadaily
04 Okt 2018, 10:59 WIB
PN Meulaboh Ampuni PT Kalista Alam, Ramai-Ramai Teken Amicus Curiae

HABADAILY.COM – Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh telah memberikan pengampunan kepada PT Kalista Alam atas putusan Mahkamah Agung terbukti membakar lahan 1.000 hektar lahan gambut Rawa Tripa. Atas putusan ini menimbul reaksi dan kecaman dari sejumlah pihak dan melakukan perlawanan.

Kecaman ini tak hanya datang dari lokal, bahkan jua tingkat internasional. sehingga sejumlah tokoh melakukan perlawanan dengan cara berindak menjadi Amicus Curiae (Friends of the Court).

Mereka yang berindak menjadi Amicus Curiae  mengirim surat berisikan pendapat mereka  untuk perkara banding antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT. Kallista Alam ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (03/10/2018). 

Amicus Curiae (Friends of the Court), atau Sahabat Pengadilan, adalah dokumen berbentuk opini/pendapat hukum yang dipersiapkan oleh pihak berkepentingan atau peduli terhadap isu/kasus tersebut.

Sejumlah tokoh  yang mempersiapkan dokumen tersebut adalah Prof.  Emil Salim, Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA. Ph.D, Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., Prof. Dr. Mahidin, ST, MT, Mawardi Ismail, SH., M.Hum, Suraiya Kamaruzzaman, ST, LL.M.MT, Syarifah Rahmatillah, Farwiza Farhan, Nasir Nurdin, Ir. T. M. Zulfikar. MP.

Amicus Curiae itu merujuk pada Black’s Law Dictionary, Amicus Curiae diartikan sebagai “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter” (Thomson: West Group, 2004).

Jadi pihak Amicus Curiae ini bukan merupakan pihak dalam perkara ini, tetapi  hanya memberikan pendapat kepada pengadilan, karena pokok perkara yang disidangkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, yakni kepentingan dalam melestarikan lingkungan dan perlindungan hutan; kepentingan anak-cucu di masa depan.

Rencana mengirim surat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait dengan Amicus Curiae tersebut adalah kasus pembakaran 1,000 hektar lahan gambut Rawa Tripa. Mahkamah Agung telah memvonis PT Kalista Alam pada Putusan Mahkamah Agung 651 K/pdt/2015.

Hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah harus membayar ganti kerugian materik sebesar Rp 114 miliar lebih. Selain itu juga harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp 251 miliar lebih.

Anehnya, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak pernah dieksekusi. Sebaliknya, PT Kalista Alam malah menggugat KLHK dengan perkaran No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo pada April 2018 lalu di Pengadilan Negeri Meulaboh. Pihak pengadilan memutuskan untuk membebaskan PT. Kallista Alam dari hukuman tersebut.

“PT Kallista Alam telah dibuktikan bersalah berdasarkan undang-undang administrasi, pidana, dan perdata oleh majelis pengadilan dan Mahkamah Agung. Bila suatu pengadilan negeri bisa menentang putusan Mahkamah Agung, ini sangat tidak masuk akal,kata Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan, Kamis (4/10/2018) di Banda Aceh.

Atas putusan itu, sejumlah tokoh sangat mengkhawatirkan perkara yang sangat merugikan masyarakat Aceh ini. Masyarakat Aceh sangat bergantung dengan keutuhan Rawa Gambut Tripa karena sumber air dan peran pentingnya dalam penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

“Kami harapkan pendapat, informasi dan masukan  yang kami sampaikan melalui Amicus Curiae ini mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim demi penegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,kata dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail, SH, M.Hum.

Saat ini, KLHK telah mengajukan banding atas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tetapi belum ada kabar terkait sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. [acl]

Loading...