Pemerintah Berlakukan Aturan Baru Impor Barang

Hafiz Erzansyah - habadaily
06 Okt 2018, 13:41 WIB
Pemerintah Berlakukan Aturan Baru Impor Barang

HABADAILY.COM – Pemerintah Indonesia melalui melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberlakukan aturan baru terkait impor barang. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

“Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, barang kiriman yang memasuki Indonesia sejak PMK 182/PMK.04/2016 diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia meningkat pesat,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Bambang Lusanto Gustomo, Jumat (5/10/2018).

Ia mengatakan, nilai pembebasan bea masuk dan pajak (de minimis) di PMK 182/PMK.04/2016 telah ditetapkan untuk barang kiriman dengan nilai sampai dengan FOB USD 100. Nilai ini cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk negara-negara maju.

"Nilai de minimis diubah dari sebelumnya FOB USD 100 menjadi FOB USD 75 per hari per penerima. Bila nilai pabean barang kiriman melebihi batas nilai itu, maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas seluruh nilai pabean barang kiriman," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyesuaian de minimis value ini, juga merupakan rekomendasi dari World Customs Organization (WCO), dimana hasil studi tentang perkembangan e-commerce menunjukkan bahwa praktik underdeclaration, under-valuation, misdeclaration hingga splitting barang kiriman kini kian marak.

"Misalnya seseorang dalam sehari ada tiga kiriman, masing-masing USD 50 yang pertama, USD 20 yang kedua dan USD 100 yang ketiga, maka yang diberikan pembebasan bea masuk adalah USD 50 plus USD 20," jelas Bambang.

Keputusan merevisi aturan ini, lanjutnya, dilakukan untuk memberikan level of playing field kepada para pelaku usaha, terutama bagi yang selama ini patuh terhadap kewajibannya kepada negara.

"Poin penting lain atas perubahan peraturan tentang barang kiriman adalah perubahan fasilitas pembebasan atas barang kena cukai  dengan jumlah paling banyak, 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris atau 40 ml hasil tembakau lainnya dan/atau 350 ml minuman yang mengandung etil alkohol," ungkapnya.

Dalam hal barang kiriman melebihi jumlah sebagaimana dimaksud, sambung Bambang lagi, maka atas kelebihan barang kena cukai tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos bersangkutan.

"Sebagai informasi tambahan, aturan ini telah diundangkan tanggal 10 September 2018 serta akan mulai berlaku pada 10 Oktober 2018 (30 hari sejak diundangkan) dan berlaku di seluruh Indonesia," tambah Bambang.[acl]

Loading...