DATA BMKG 13 November 2019

BPJS Kesehatan Tunggak Klaim RSUDZA Rp100 Miliar

BPJS Kesehatan Tunggak Klaim RSUDZA Rp100 Miliar

RSUDZA Banda Aceh.

HABADAILY.COMManajemen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh terpaksa meminjam uang ke bank untuk menjalankan operasionalnya. Pasalnya, pihak BPJS Kesehatan belum membayarkan klaim jatuh tempo sekitar Rp100 miliar.

Tungakan yang sudah jatuh tempo selama tiga bulan, dari bulan Juli-September 2019 mencapai Rp100 miliar yang belum dibayar pihak BPJS Kesehatan Kota Banda Aceh ke RSUDZA,” sebut Direktur RSUDZA Banda Aceh Azharuddin, Jumat (1/10).

Dikatakannya, besaran jumlah uang tersebut untuk membiayai seluruh pengeluaran pelayanan kesehatan bagi warga Aceh di  RSUDZA Banda Aceh selama tiga bulan. "Untuk menjalankan pelayanan di rumah sakit itu kan banyak komponen. Ada macam-macam. Jadi sejauh ini kita tetap bayar ke vendor. Memang harus saya akui susah juga untuk menjalankannya. Kami menghabiskan sekitar Rp40 miliar dalam satu bulan," sebutnya.

Meski begitu, Azharuddin tetap mengapresiasi BPJS Kesehatan. Atas keterlambatan pembayaran itu, BPJS memberikan jaminan. Mereka juga berkomitmen membayar denda keterlambatan pada rumah sakit. Akibat keterlambatan pembayaran, manajemen rumah sakit harus meminjam uang ke bank,ungkapnya.

Dia memastikan, walaupun BPJS punya tunggakan namun pelayanan RSUDZA Banda Aceh tetap berjalan lancar. “Pelayanan kita tetap tidak terganggu,” tutupnya.

Komit Bayar Klaim

Menanggapi tertunggaknya pembayaran ke RSUDZA selama tiga bulan terakhir, pihak BPJS Kesehatan mengaku komit bayar klaim rumah sakit tersebut. “Kami berkomitmen untuk membayar klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh rumah sakit,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Neni Fajar.

Dalam proses pembayaran klaim tersebut, BPJS Kesehatan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 76, BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim,sambung Neni Fajar melalui rilis yang dikirim ke media ini.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim, lanjutnya, BPJS Kesehatan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan seperti yang telah disampaikan oleh Direktur RSUDZA Banda Aceh.

“Solusi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran saat ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan beberapa bank untuk memberikan fasilitas dana SCF (Supply Chain Finansing),” katanya.

Saat ini, sebut dia, ada 20 rumah sakit di Aceh yang telah memanfaatkan mekanisme SCF. Program SCF ini untuk membantu cash flow rumah sakit agar tetap terjaga likuiditasnya, sehingga operasional rumah sakit dapat berkesinambungan yang berdampak pada membaiknya pelayanan kepada masyarakat. Menurut kami, SCF ini bisa juga menjadi solusi untuk RSUZA agar tetap terjaga likuiditasnya,” kata Neni.

Supply Chain Finansing (SCF) atau yang biasa disebut anjak piutang merupakan salah satu program yang ada pada bank untuk memberikan pembiayaan atau bantuan dana dengan cara mengambil alih invoice tagihan pembayaran klaim kepada BPJS Kesehatan untuk mendukung operasional dari suatu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.[]

Komentar
Baca Juga
Terbaru