DATA BMKG 18 November 2019

Ratusan Perempuan Banda Aceh Ikuti Pendidikan Politik

Ratusan Perempuan Banda Aceh Ikuti Pendidikan Politik

Pendidikan politik bagi perempuan.

HABADAILY.COM—Ratusan perempuan akar rumput di Kota Banda Aceh mendapatkan pelatihan pendidikan politik di tingkat komunitas pada 9-10 Oktober 2019 di sebuah hotel di Banda Aceh. 

“Tujuan pertemuan hari ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan Banda Aceh agar bisa berpartitisipasi lebih maksimal dalam mengambil keputusan di tingkat gampong, begitu juga di tingkat kota,” kata Khairani Arifin, mewakili Direktur Flower Aceh dalam sambutannya pada pelatihan pendidikan politik komunitas dengan tema Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput Untuk Kota Banda Aceh Gemilang.

Melalui kegiatan itu, kta Khairani, pihaknya berupaya membangun konsilidasi perempuan di Kota Banda Aceh, sehingga menjadi komunitas atau forum besar yang bisa bersama-sama memperjuangkan hak perempuan dan memajukan perempuan di Banda Aceh.

Khairani menjelaskan, keberadaan kelompok perempuan di desa sangatlah penting. Kelompok tersebut bisa menjadi wadah untuk memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. “Bahkan kelak dapat terkait dengan gerakan perempuan komunitas di tingkat internasional,” katanya.

Khairani menambahkan, keberadaan kelompok-kelompok perempuan potensial bisa mengisi peran-peran strategis untuk mendukung juga berkontribusi memperkuat nilai-nilai keberpihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan perempuan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. “Kita bersama-sama secara aktif dan kritis melakukan perubahan, baik di ranah politik, sosial, ekonomi dan pendidikan yang berpihak kepada perempuan,” sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Banda Aceh Media Yulizar dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kaderisasi perempuan akar rumput untuk memastikan perempuan-perempuan bisa berdaya dalam segala bidang dan dapat berpartisapasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat gampong. “Ini sesuai dengan misi ke-tujuh dari kota Banda Aceh yaitu memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu wujudnya adalah adanya pendidikan politik bagi perempuan,” kata Media dalam sambutannya.

Menurut Media, Pemko Banda Aceh telah banyak melakukan kegiatan terkait dengan pemberdayaan perempuan. “Antara lain bisa kita lihat naiknya angka terpilihnya perempuan dan musrena yang merupakan pilot project dan mulai diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dimana ruang perempuan untuk terlibat dalam perencanaan tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di gampong,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRK Banda Aceh Sabri Badruddin di kesempatan itu mengatakan dirinya sangat mendukung kegiatan pendidikan politik kepada perempuan, supaya semakin banyak perempuan yang melek politik dan bahkan aktif berpolitik. “Kenapa hal tersebut penting, karena berbagai sisi kehidupan dipengaruhi oleh keputusan politik. Sebagai contoh, harga BBM dan harga tarif dasar listrik, dipengaruhi oleh kebijakan politik,” katanya.

“Untuk itu, jadilah perempuan cerdas politik, cerdas juga dalam memilih orang yang mewakili kita. Bahkan kalau bisa jadilah pelaku politik untuk mewakili suara perempuan di Banda Aceh,” sambung Sabri.

Dalam acara itu, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan harapannya kepada DPRK Banda Aceh periode 2019 -2024. Kasmawati, peserta yang mewakili Balai Inong Banda Aceh, menyampaikan agar anggota dewan dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan publik

Lebih spesifik Umi Rasyidah, mewakili FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) mengatakan pihaknya ingin ada program yang berpihak kepada perempuan. Pertama sekali pada peningkatan ekonomi, dengan mengsuport kegiatan peningkatan ekonomi yang dimiliki oleh kaum perempuan di gampong, sehingga mereka lebih berdaya secara ekonomi.

Pihaknya juga ingin adanya UU atau qanun yang mengatur secara khusus pada perlindungan perempuan dan anak, karena saat ini Aceh dinilai darurat kekerasan seksual pada perempuan dan anak. “Kami ingin ada aturan yang lebih memberi kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan posisi-posisi strategis di tingkat gampong, karena selama ini struktur pengambil keputusan di tingkat gampong sering didominasi oleh laki-laki,” tandas Umi Rasyidah.[]

Komentar
Baca Juga
Terbaru