DATA BMKG 28 Februari 2020

Pemkab Bireuen Bakal Tetapkan Zonasi Tambang Pasir dan Batuan

Pemkab Bireuen Bakal Tetapkan Zonasi Tambang Pasir dan Batuan

Istimewa

HABADAILY.COM - Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Forum Daerah Aliran Sungai Krueng Peusangan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor Pertambangan Pasir dan Batuan di Kabupaten Bireuen.  Penandanganan itu berlangsung di Ruang Kerja Bupati Bireuen, Rabu, (26/12/2018).

Ketua Umum FDKP, Suhaimi Hamid menjelaskan, kerjasama antara FDKP dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan bentuk komitmen para pihak tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususunya tentang perlidungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peusangan yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bireuen.

"Kerja sama ini juga  lebih kepada penengak hukum tentang pertambangan, bukan kerja sama politik, kita mengharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Suhaimi.

Sambung Suhaimi, penyusunan dokumen KLHS Sektor Pertambangan Pasir dan Batuan di Kabupaten Bireuen melibatkan sejumlah pihak, baik SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Akademisi dan Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Penyusunan dokumen KLHS ini bertujuan untuk melahirkan zonasi penambangan pasir dan batuan di kabupaten Bireuen, zonasi penambangan pasir ini direkomendasikan oleh Pokja KLHS serta tenaga ahli melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” kata Suhaimi.

Suhaimi juga menyebutkan, pihaknya sangat mengharapkan, pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menetapkan zonasi penambangan pasir dan batuan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan rekomendasi KLHS, baik melalui Qanun atau Peraturan Bupati. Sehingga, kata dia, ancaman bencana dan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dan batuan di Kabupaten Bireuen dapat di minimalisir.

“Jika Bupati Saifannur berani menetapkan zonasi penambangan pasir dan batuan di Kabupaten Bireuen sesuai rekomendasi KLHS, maka kita akan mendorong pemerintah Aceh agar mengeluarkan izin penambangan pasir dan batuan pada zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, jika di luar zonasi, maka kita dapat mempersoalkan izin yang diberikan,” kata Suhaimi.

Sementara itu, Bupati Bireuen, Saifannur, menjelaskan, pihaknya mendukung penuh kerja sama antara FDKP dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Ia berharap, kerja sama ini dapat melahirkan sebuah produk baru yang menjadi acuan untuk pembangunan Bireuen ramah lingkungan.

"Kami mendukung penuh kerja sama ini, "kata Bupati Saifannur.

Menurut Saifannur, ia  merasa heran ketika izin penambangan maupun izin perkebunan sawit menjadi kewenangan provinsi, sementara dampak yang ditimbulkan akibat dua izin yang diproses di provinsi itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bireuen.

“Semoga lewat kerja sama  penyusunan KLHS Sektor Pertambangan Pasir dan Batuan. Kita dapat mendorong pihak provinsi supaya dapat mengembalikan proses perizinan pertambangan dan perkebunan di kabupaten," ujar Saifannur.[bna/ril]

Komentar
Terbaru