DATA BMKG 21 Oktober 2020

Terkait Dana Kongres, Kadispora Aceh Diminta Tak Gentar Hadapi Ancaman KNPI

Terkait Dana Kongres, Kadispora Aceh Diminta Tak Gentar Hadapi Ancaman KNPI

Ilustrasi

HABADAILY.COM - Sikap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh yang tidak gegabah mencairkan anggaran Kongres KNPI sebesar Rp9,8 miliar mendapat apresiasi dari Delky Novrizal Qutni. Sekjen Forum Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (MeuSeRAYA) ini juga meminta Kadispora Aceh tak perlu gentar dengan ancaman dari KNPI.

"Kadispora Aceh tak usah gentar dengan ancaman dari pihak KNPI yang ingin melaporkan ke polisi, karena kami yakin masyarakat Aceh akan membela sikap Kadispora Aceh yang mempertimbangkan perasaan masyarakat banyak daripada segelintir orang," ujar Delky melalui siaran pers yang diterima HabaDaily.com, Rabu(31/10/2018).

Delky menilai kondisi perekonomian Aceh saat ini sedang merosot. Hal inilah diperlukan minimalisir anggaran daerah dalam jumlah besar, yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan seremonial semata.

"Kami rasa, Kadispora Aceh dan Pemerintah Aceh juga tidak mau mengambil resiko. Apalagi Aceh saat ini sedang dalam pantauan. Jangan sampai untuk mewujudkan hasrat sekelompok orang mengatasnamakan pemuda, justru Kadispora Aceh jadi tumbal. Apalagi, sejumlah item yang diajukan terkesan tak rasional," ujar Delky lagi.

Seharusnya, kata Delky, pengurus KNPI Aceh membaca lagi anggaran dasar KNPI terutama Pasal 16 Ayat 5. Dalam pasal tersebut, kata Delky, disebutkan penyelenggara dan penanggungjawab kongres adalah DPP KNPI. 

"Kenapa harus full dananya dari APBA? Tentu selaku panitia lokal kongres, DPD KNPI Aceh juga membutuhkan anggaran. Tapi, apakah benar membutuhkan biaya sebanyak itu? Kalau memang kongres ini juga disupport dari APBN, tentunya akan terjadi tumpang tindih dan berpotensi melanggar aturan, jadi hal ini harus diperjelas," kata Delky.

Dia menilai beberapa daftar kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran Rp9,8 miliar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal. Salah satunya anggaran pembiayaan untuk transportasi peserta.

"Oke lah, katakan saja daerah lain di Indonesia tak ada alokasi untuk memberangkatkan peserta kongres, sehingga pakai APBA. Ayo kita hitung, jumlah Provinsi di Indonesia 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota," ungkap Delky. 

Dia kemudian merincikan, jika masing-masing level kepengurusan tersebut mengutus 10 orang delegasi, maka jumlah total peserta hanya 5.420 orang. Delky kemudian mempertanyakan estimasi 15 ribu peserta seperti klaim Ketua DPD KNPI Aceh. 
"Jadikan, hitung-hitungannya harus disesuaikan dulu agar jangan sampai terindikasi mark up anggaran, yang kena nanti juga Pemerintah Aceh terutama Dispora Aceh," tambahnya.

Pria ini juga meminta pengurus KNPI Aceh untuk lebih bijaksana dan tak hanya ancam mengancam pemerintah untuk mencairkan anggaran tersebut. Dia juga menyarankan agar poin-poin yang tidak rasional di dalam plot anggaran kongres KNPI tersebut diubah terlebih dahulu. Hal ini dinilai penting agar tidak berpotensi mengangkangi aturan.

"Kami minta KPK untuk pantau penggunaan dana kongres KNPI jika dicairkan agar tidak ada praktek KKN dalam penggunaan anggaran kepemudaan, apalagi jumlah Rp9,8 miliar lumayan besar jika dibandingkan manfaatnya kepada masyarakat Aceh," katanya.

Delky juga menyarankan Ketua KNPI Aceh agar lebih terbuka kepada publik tentang anggaran dari APBN yang diperuntukkan untuk kongres tersebut. Selain itu, Delky juga meminta Dispora agar mendistribusikan anggaran untuk seluruh organisasi kepemudaan, bahkan hingga tingkat gampong.

"Pemerintah Aceh ke depan jangan lagi memberikan anggaran APBA untuk sekelompok pemuda saja dan menumpuk disitu saja, dan mengabaikan kelompok-kelompok pemuda lainnya. Jika ini dipertahankan maka jangan mimpi pembangunan kepemudaan Aceh itu maksimal," pungkasnya.[boy/ril]

Komentar
Baca Juga
Terbaru