Kuliah Umum Prodi IAN FISIP UIN Ar-Raniry: Membongkar Mitos 'No Viral No Justice' dalam Pelayanan Publik

HABADAILY.COM – Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) FISIP UIN Ar-Raniry sukses menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Relevansi Isu Viral terhadap Responsivitas Pelaksana Layanan” di Ruang Lab Analisis Kebijakan. Acara ini menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, Dian Rubianty menyoroti fenomena yang kian mengkhawatirkan, kecenderungan pelaksana layanan publik hanya merespons kasus-kasus yang telah viral di media sosial.

“Fenomena ‘no viral, no respons; no viral, no justice’ merupakan bentuk konstruksi sosial yang kini semakin dianggap wajar oleh masyarakat,” kata Dian, Senin (02/06/2025) di Banda Aceh.

Kata Dian, jika dibiarkan, kondisi ini akan membentuk pola pikir pasif dan tidak proaktif di kalangan pelaksana layanan publik. Mereka hanya akan bertindak jika suatu kasus telah viral, bukan karena kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban pelayanan.

"Paradigma semacam itu sangat berbahaya," tega Dian.

Menurut Dian, hal ini dapat menciptakan pelaksana layanan yang pasif serta masyarakat yang mudah percaya terhadap informasi viral tanpa menyaring kebenaran dan sumbernya. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan mana isu publik yang benar-benar perlu ditindaklanjuti dan mana yang sekadar hoaks atau sensasi media.

Dalam sesi diskusi, Dian juga menyoroti pentingnya keteladanan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, pelaksana layanan semestinya menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model utama, yang bahkan hingga akhir hayatnya masih mengingat dan mendoakan umatnya. Sikap peduli dan proaktif seperti inilah yang semestinya menjadi fondasi setiap pelayan publik.

"Ombudsman RI akan terus hadir sebagai lembaga yang mendengar, menerima, dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait layanan public," akunya.

Dian juga mengajak kolaborasi dengan Prodi IAN untuk membentuk komunitas Mahasiswa Peduli Layanan Publik dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap isu-isu mal-administrasi di lingkungan kampus.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman berpegang pada prinsip affirmative equity policy, yang menekankan keadilan substantif bagi kelompok yang termarjinalkan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa dan civitas akademika. Diharapkan acara ini menjadi momentum refleksi bagi para mahasiswa untuk lebih kritis dalam menanggapi masalah mal-administrasi.

Seorang pelayanan harus tanggap, adil, dan bertanggung jawab, bukan karena tekanan viralitas, melainkan karena kesadaran atas tugas dan amanah pelayanan kepada masyarakat.

Editor: Suryadi