Unjuk Rasa di Gedung Dewan, Massa Desak Pengusutan Aktor Utama Money Politic dalam Pilkada Bireuen

HABADAILY.COM—Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) berunjuk rasa di halaman Kantor DPRK Bireuen, Selasa (3/12/2024). Massa mendesak pengusutan aktor utama praktik money politic (politik uang) dalam Pilkada Bireuen 2024.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyoroti praktik money politic yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa tenang menjelang Pilkada Bireuen 2024. Karena itu, massa menuntut Panwaslih Bireuen untuk mengusut tuntas praktik pembagian uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat yang diduga dilakukan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

Mereka juga mendesak penegakan hukum mengungkap aktor utama di balik praktik politik uang tersebut yang hingga kini belum tersentuh hukum.

Koordinator aksi, Tuih Alkhair dalam orasinya meminta DPRK Bireuen untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi dugaan kecurangan Pilkada. Dia juga menekankan perlunya audit terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen yang diduga menyalahgunakan anggaran dan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

“Sebagai perwakilan masyarakat Bireuen, DPRK harus berani membentuk Pansus guna mengungkap kecurangan Pilkada secara menyeluruh,” ujarnya. 

Peserta aksi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kecurangan di Pilkada Bireuen. Menurut mereka, salah satu Paslon menggunakan politik uang secara terang-terangan, tanpa ada langkah pencegahan yang signifikan dari Panwaslih setempat.

“Kami meminta atensi khusus dari Bawaslu RI dan Kapolri, untuk mendampingi Panwaslih dalam mengusut kecurangan Pilkada Bireuen,” tegas Tuih.

Tuih Alkhair menyebutkan, tim salah satu Paslon mencoba membangun narasi sesat melalui media untuk menutupi keterlibatan mereka dalam praktik money politic. “Aksi ini untuk menyelamatkan demokrasi di Bireuen. Jangan sampai Bireuen dicap sebagai ‘kota 100 ribu’. Raihlah kekuasaan dengan cara yang sehat,” ujar Tuih.

Melalui aksi tersebut, massa mendorong pengungkapan money politic di Bireuen sampai ke akar-akarnya. “Jangan hanya masyarakat biasa yang dikorbankan yang tidak tahu apa apa, sedangkan oknum PNS yang diduga terlibat money politic dilepaskan begitu saja,” sebut peserta aksi.

Mereka menyerukan agar praktik money politic tersebut tidak lagi mencederai demokrasi di Bireuen. “Kita harus berani melawan segala bentuk kecurangan, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Bireuen,” tegas Tuih Alkhair.

Aksi demonstrasi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Bireuen ini berakhir dengan penyerahan petisi tuntutan kepada pimpinan DPRK Bireuen. Petisi tersebut diterima Wakil Ketua I DPRK Bireuen Surya Dharma SH dan beberapa anggota lainnya.

Sementara Fadhil Juang, orator lainnya, menyerukan agar DPRK Bireuen menindaklanjuti kecurangan Pilkada yang diduga dilakukan salah satu Paslon melalui money politics. Dia menilai, tindakan curang ini mencederai pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani semua Paslon untuk berkompetisi secara jujur dalam Pilkada 2024. “Kenyataanya, pakta integritas yang ditandatangani di Polres Bireuen itu hanya isapan jempol belaka. Salah satu Paslon dengan leluasa memainkan politik uang,” sebutnya.[]