HABADAILY.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Sulaimi membuka rapat koordinasi (rakor) terkait netralitas aparatur sipil negara, para camat, dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Aceh Besar pada Pemilihan Kepala Daerah, di Aula Dekranasda Aceh Besar, Rabu (31/7/2024).
Dalam sambutannya, Sulaimi menegaskan urgensi rakor ini sebagai forum untuk menyamakan persepsi terkait aturan netralitas yang harus dipegang teguh oleh semua pihak menjelang Pilkada pada 27 November 2024.
Baca juga: Dinilai Mumpuni, Lintas Tokoh Aceh Besar Desak Bustami Maju di Pilkada 2024
"Kita harus memastikan semua pihak memahami dan mentaati ketentuan yang ada untuk memastikan kelancaran dan keadilan selama proses pemilihan berlangsung," ujarnya.
Kaban Kesbangpol, Sofian menambahkan bahwa penting bagi semua pihak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan guna mencegah pelanggaran selama masa kampanye.
"Kami akan memastikan semua ketentuan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Kami mengingatkan bahwa kegiatan politik aktif, seperti deklarasi dukungan sebelum tanggal yang ditentukan, harus dihindari," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Panwaslih Aceh Besar, Hafidh H.S menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses Pilkada.
"ASN harus menjaga netralitasnya dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau deklarasi dukungan kepada pasangan calon manapun. Panwaslih siap menerima laporan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi," katanya.
Menyikapi hal ini, Mahya Zakuan, Ketua Apdesi/Forum Keuchik Kecamatan Indrapuri, menyampaikan bahwa para keuchik di Aceh Besar telah menggelar pertemuan dengan bakal calon bupati sebagai bagian dari silaturahmi rutin mereka.
"Kami bertujuan untuk lebih mengenal calon-calon yang akan memimpin Aceh Besar ke depannya, tanpa memiliki preferensi tertentu pada salah satu calon," ujarnya.
Bukhari M.Y, Ketua Apdesi Kecamatan Peukan Bada menegaskan komitmen para keuchik untuk bersikap netral dan mendengarkan visi serta program dari semua calon bupati.
"Kami tidak memihak kepada siapa pun. Kami ingin mengetahui calon yang paling baik untuk memimpin kami dalam lima tahun mendatang," katanya.
Ketua Apdesi menyoroti pentingnya dukungan dan arahan yang jelas dari pemerintah dalam menghadapi Pilkada.
Mereka berharap agar pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih terhadap pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama dalam hal penyediaan panduan yang lebih tegas terkait peran mereka selama masa kampanye.
Dengan demikian, pertemuan dan Rakor ini menegaskan komitmen semua pihak untuk menjaga netralitas dan memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku, menghindari pelanggaran dan kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi. []
