HABADAILY.COM - Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024) guna membahas penanganan maraknya judi online di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengumumkan langkah tegas pemerintah dalam membentuk satuan tugas gabungan.
Menurut Budi, dalam waktu satu minggu akan dirumuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu untuk memerangi judi online. Satuan tugas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menangani masalah tersebut secara menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.
“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” kata Budi, seperti diberitakan laman resmi Setkab, Jumat (19/4/2024).
Budi juga menegaskan bahwa prioritas utama satuan tugas ini adalah mengatasi konten dan situs judi online, sedangkan penegakan hukum akan dilakukan oleh aparat yang berwenang.
“Wewenang kita cuma take down saja situsnya, blokir rekeningnya OJK. OJK juga tidak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” tandasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam menangani judi online. Dia menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk transaksi keuangan yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
Mahendra mengungkapkan bahwa sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024, OJK telah berhasil memblokir sekitar 5.000 rekening yang terlibat dalam judi online. Menurutnya kerja sama antara OJK dan Menkominfo telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah ini.
“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” kata Mahendra.[]
