RTIK dan DPRA Bersinergi dalam Upaya Pencegahan Fenomena Tekhnologi

Habadaily | Hukum - August 18, 2022 - 13:21
RTIK Aceh silaturrahmi dengan ketua DPR Acehh, Saiful Bahri dan Badan Legislasi (banleq) DPR Aceh, Mawardi, pertemuan tersebut membicarakan tetang perkembangan Fenomena tekhnologi, kamis (18/08/2022) di Banda Aceh. FOTO. For habadaily.com

BANDA ACEH | Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Aceh berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bisa bersenergi dan bersedia untuk mengatur penggunaan internet secara ramah dan pro syariat islam yang berlaku di Aceh, yang nantinya bisa masuk dalam Qanun syariat islam.

"Alhamdulillah, kemarin, Senin 16/08/2022) RTIK Aceh sudah melakukan silaturrahmi dengan ketua DPR Acehh, Saiful Bahri dan Badan Legislasi (banleq) DPR Aceh, Mawardi, pertemuan tersebut membicarakan tetang perkembangan Fenomena tekhnologi digital terkusus wilayah Aceh," Kata ketua Bidang Kemitraan Bisnis dan Legal RTIK Aceh, Samsul Aqmari, kamis (18/08/2022) di Banda Aceh.

Kata Samsul, Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Aceh mengharapkan seluruh pemangku jabatan di pemerintah Aceh bisa bersama sama untuk mengatur penggunaan internet secara ramah dan pro penerapan syariat Islam. Pasalnya, saat ini Fenomena tekhnologi digital yang telah merambah keseluruh dunia sudah tidak dapat dibendung.

"Pertemuan kemarin selain silaturrahmi juga membicarakan bagaimana langkah kedepan DPR Aceh dalam mengatur dan menela'ah qanun penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh. Kami berharap dalam Qanun jiayah dalam perubahannya mengikut sertakan mengatur fenomena tekhnologi digital kedalam Qanun jinayat nomor 6 tahun 2014," imbuhnya.

Kedepan Kata Samsul, pihaknya juga akan melakukan silaturrahmi dengan sejumlah pemangku agama di Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama dan Badan Dayah serta Dinas Syariat Islam.

"RTIK Aceh juga akan menjajaki kerjasama dengan pemangku agama di Aceh, yang hasilnya nanti diharapkan penerapan syariat islam di aceh bisa berjalan secara kaffah," akunya.

BACA: RTIK Aceh Minta Pemerintah Atur Sanksi Provider Tidak Pro Syariah

Terkait dengan bisnis market place dan slide iklan online yg ditampilkan di Aceh, diakui Samsul tidak akan tergangu,  bisnis tersebut bisa tetap berjalan dengan cara menjalankan kaedah kaedah syariat islam.

"Untuk pelaku bisnis di market place dan para youtuber, tiktoker serta penggiat bisnis dimedia sosial tidak perlu dikhawatirkan, tidak akan terganggu, bisnis tersebut bisa berjalan dengan normal dengan syarat materi iklannya sesuai syariah," imbuhnya.

Share: