Komisi II DPRK Bahas RAPBK 2022

Habadaily | Ekbis - November 17, 2021 - 00:58
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Àceh melakukan rapat dengan sejumlah mitra kerja atau SKPK Banda Aceh untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (RAPBK) Tahun Anggaran 2022. Senin (15/11/2022). FOTO: For Habadaily.com
HABADAILY.COM | 

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Àceh melakukan rapat dengan sejumlah mitra kerja atau SKPK Banda Aceh untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (RAPBK) Tahun Anggaran 2022.

Rapat berlangsung di ruang Banleg di lantai tiga gedung DPRK Banda Aceh dan dipimpin Ketua Komisi II, Aiyub Bukhari, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Devi Yunita, Sekretaris Komisi II, Ramza Harli, serta anggota Komisi II, yaitu Ilmiza Saa'duddin Djamal, Aulia Afridzal, dan Abdul Rafur.

Aiyub Bukhari menyampaikan, semua komisi di DPRK Banda Aceh sedang melakukan rapat dengan mitra kerja masing-masing untuk membahas RAPBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

“Khusus pada hari ini, Komisi II melakukan rapat dengan mitra kerja di antaranya bersama Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Keuangan, PT Mahirah Muamalah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Aiyub Bukhari usai rapat, Senin (15/11/2022)

Lebih lanjut Aiyub Bukhari menjelaskan, pembahasan RAPBK merupakan agenda rutin legislatif setiap tahun untuk mempertanyakan setiap program yang dirancang dan diusulkan oleh setiap SKPK.

“Begitu juga kita mempertanyakan urgensi dari program tersebut, begitu juga kendala-kendala yang dihadapi, serta besaran anggaran, terakhir apa outputnya kepada masyarakat. Karena kita ingin memastikan program-program yang disusun itu bermanfaat bagi masyarakat secara langsung,” ujar Aiyub Bukhari.

Aiyub berharap dengan program yang disusun dari anggaran publik ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan di Banda Aceh.

Sebagai contoh kata Aiyub, Dinas Koperasi UKM membawahi UPTD Pasar, jadi mereka harus mewujudkan pasar-pasar yang ada di Banda Aceh ini menjadi rapi dan tertib. Hal ini menurutnya menjadi pertanyaan dan berapa alokasi anggarannya.

“Yang terpenting harapan kami adalah masyarakat Banda Aceh dengan ABPD yang terbatas ini bisa terlayani dengan baik,” tutur politisi demokrat itu.[]

Share: