Kejati Didesak Lanjutkan Proses Hukum Sekda Agara

Habadaily | Hukum - September 27, 2021 - 17:26
Ilustrasi suap. [Dok. Ist]
HABADAILY.COM | 

HABADAILY.COM - Kejaksaan Tinggi Aceh diminta tetap melanjutkan proses hukum terhadap Sekda Aceh Tenggara, Muhammad Ridwan yang sudah 12 tahun tertunda. Sebelumnya, Ridwan dalam persidangan kasus kasus korupsi mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky, mengakui menerima aliran dana hasil korupsi ratusan juta yang kemudian dikembalikan.

“Saat ini adalah tepat bagi Kejati Aceh untuk segera memproses hukum yang bersangkutan dan semua yang terlibat pada kasus tersebut agar wibawa hukum dapat terus terjaga dan terpelihara,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil dalam keterangannya, Senin (27/9).

Sejak kasus korupsi mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky mendapat keputusan tetap pengadilan, 12 tahun lalu, namun hingga kini baru dua dari belasan tersangka yang terbukti di pengadilan menerima uang hasil tindak pidana korupsi yang telah diproses hukum, yaitu H Marthin Desky dan M Yusuf.

Namun terdapat satu nama pejabat yang belum diproses oleh Kejati. Padahal pada putusan Armen Desky jelas disebutkan, bahwa Muhammad Ridwan di bawah sumpah telah menyatakan yang bersangkutan mengakui menerima uang sejumlah Rp 250 juta, dan sudah dikembalikan pada saat diperiksa di KPK RI.

Sementara itu, status terdakwa Ridwan yang kini menjabat Sekdakab Aceh Tenggara belum pernah dicabut. Nasir mengatakan, Badan Kepegawaian Negara Jakarta pada November 2018 silam telah memerintahkan Bupati Aceh Tenggara untuk mengambil tindakan tegas terhadap Ridwan.

“Apalagi yang bersangkutan saat ini menjadi pejabat ASN tertinggi di Aceh Tenggara yang menjadi teladan dan dihormati karena jabatannya, padahal yang bersangkutan masih bermasalah dari sisi hukum,” terang Nasir.

Ia juga meminta Bupati Agara mengacu ke UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apalagi, hasil pemeriksaan pengadilan adalah bukti otentik akan suatu tindak pidana, serta pengembalian uang hasil korupsi yang telah dilakukan bukan berarti proses hukum tersebut dihentikan.

“Hal itu sesuai dijelaskan dalam pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999,” pungkasnya.(*)

Share: