Pentingnya Komitmen Perangi Praktik Monopoli Usaha di Aceh

Habadaily | Hukum - September 24, 2021 - 23:05
Ilustrasi/Okezone
HABADAILY.COM | 

HABADAILY.COM – Pemerintah Aceh menyepakati nota kesepakatan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait sinergitas dalam bidang persaingan saha dan pengawasan kemitraan di Aceh, Jumat (24/9/2021).

Dalam kesempatan itu, KPPU juga memberikan pencerahan terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan, penandatanganan kesepakatan tersebut akan berimbas pada hilangnya monopoli atau persekongkolan untuk menguasai sektor usaha tertentu di Aceh.

Menegaskan komitmennya, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebut praktik monopoli dikhawatirkan merusak sistem perekonomian dan hubungan dengan masyarakat.

Jika dibiarkan, lanjut dia, dampak monopoli tidak hanya pada menurunnya kualitas produksi, tapi juga berpengaruh pada pelayanan publik, terbatasnya pilihan di tingkat pasar, dan tentunya harga yang dibayar tidak lagi kompetitif.

“Selain itu, praktik monopoli juga berpotensi mematikan usaha yang lain, karena pasar ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu,” kata Nova.

Ia juga menegaskan Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya KPPU untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik monopoli, demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Ke depan, penting untuk lebih antisipatif mencegah terjadinya praktik monopoli.

“Dengan demikian, tidak ada lagi kelompok tertentu yang begitu dominan membentuk kartel dan menguasai pasar, sehingga sistem ekonomi di daerah kita terhindar dari perilaku monopolistik dan oligopolistik,” kata Nova.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPPU Kodrat Wibowo dalam sambutannya menegaskan, penandatanganan kerja sama itu akan turut memacu pemulihan ekonomi nasional. KPPU ingin persaingan usaha di Aceh berlangsung sehat dan berkeadilan.

“Kami yakin, manfaat besar dari kerja sama ini adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan di Aceh dan pemulihan ekonomi nasional. Kami juga akan menyampaikan buku fiqih persaingan usaha kepada Pak Gubernur. Semoga nantinya kami mendapatkan masukan untuk penyempurnaan buku ini,” ujar Kodrat Wibowo.(*)

Share: