Menkopolhukam Janji Upayakan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Habadaily | Hukum - September 22, 2021 - 22:33
Dok. Dosen USK, Saiful Mahdi (kanan) saat masih menjalani persidangan di PN Banda Aceh. [Ist]
HABADAILY.COM | 

HABADAILY.COM – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan akan mengupayakan terpidana kasus UU ITE, Dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi mendapatkan amnesti.

Diketahui, Saiful Mahdi saat ini masih mendekam dipenjara karena kasasi yang ia ajukan ke Mahkamah Agung ditolak pada Kamis (2/9/2021). Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena mengkritik kampus.

Mahfud menyatakan telah mendengarkan masukan dan permohonan mengenai amnesti yang diajukan Saiful. Ia akan segera memproses permohonan ini secepatnya. Menurutnya, permohonan amnesti dalam perkara ini layak.

"Kita akan memproses, mudah-mudahan bisa secepatnya. Kita usahakan, karena keputusan amnesti ada di Presiden. Kita usahakan agar keputusan tentang ini tidak membutuhkan waktu yang lama," kata Mahfud dalam dialog dengan istri dari Saiful, LBH, dan sejumlah pakar atau akademisi, Selasa (21/9/2021) malam.

Baca: Tanggapan Ahli Kominfo RI Henri Subiakto Mengenai Kasus Saiful Mahdi

Mahfud mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restorative justice melalui peraturan agar tidak mudah menghukum orang yang diterbitkan kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hal itu juga tercermin dari perintah presiden terhadap TNI-Polri dalam rakernas mengenai UU ITE dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai UU ITE.

Meski demikian, mengenai kasus yang menjerat Saiful Mahdi, Mahfud mengatakan tidak ada pihak aparat penegak hukum yang bisa disalahkan dalam konteks dasar hukum formal karena membawa kasus ini ke pengadilan.

Sebab, kasus yang menimpa Saiful Mahdi terjadi pada 2019, sementara pemerintah baru menetapkan restorative justice pada 15 Februari 2021.

Dalam keterangan pers yang sama, Dian Rubianty berkeluh kesah ke Mahfud bahwa suaminya seakan tak kunjung selesai dihukum sebagai 'korban dari UU ITE'. Selain telah ditahan selama 18 hari di lapas, nama Saiful pun disebutnya tak terdaftar lagi sebagai dosen di USK.

Ironi itu terjadi, karena di satu sisi Lapas telah menyatakan bersedia memfasilitasi Saiful mengajar dari dalam bui.

Kemudian, Direktur LBH Aceh Syahrul Putra menilai sejak tahap pelaporan ke polisi dan persidangan, Saiful tidak diperlakukan dengan adil. Padahal, kata Syahrul, Saiful tidak mengkritik sosok pribadi seseorang, melainkan kejanggalan yang perlu dicari tahu kebenarannya.

Sumber: CNN Indonesia

Share: