Indonesia Terjebak Pendapatan Menengah, Apa Dampaknya?

Habadaily | Nasional - September 21, 2021 - 10:04
Ilustrasi pendapatan ekonomi. [Pixabay]
HABADAILY.COM | 

HABADAILY.COM - Indonesia termasuk dalam klasifikasi sebagai negara yang mengalami middle income trap. Istilah ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. 

“Negara berpenghasilan menengah tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan low-wage countries, tetapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high-technology countries,” ujar Iin Mayasari, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dalam sebuah webinar, Senin (20/9/2021).

Menurut Iin, negara yang terjebak dalam pendapatan menengah disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum.

Pada pertengahan 2020 lalu, Indonesia berada di tingkat penghasilan menengah ke atas. Namun pada Juli 2021, Indonesia kembali terperosok ke tingkat menengah ke bawah.

“Hal ini ditunjukkan dengan adanya GNI Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3870 dollar yang sebelumnya 4050 dollar. Indikator hal tersebut adalah  perubahan indikator dari kelas menengah atas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi.” ujar Iin.

Prof. Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadian menyatakan, situasi krisis menyebabkan Indonesia turun lagi menjadi negara berpendapat menengah bawah karena pendapatan per kapita turun di bawah batas 4045 dollar AS. 

“World Bank mengklasifikasikan negara berpendapatan menengah bawah atau Lower middle income (pendapatan menengah ke bawah), antara USD 1.036 hingga 4.045.  Sementara itu, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper middle income (pendapatan menengah ke atas), antara  USD 4.046 hingga 12.535,” katanya.

Stabilitas Politik Bakal rapuh

Lebih lanjut Didik memaparkan, negara yang tidak bisa menerobos menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan terus terjebak sangat lama dalam pendapatan di bawah 12 ribu dollar AS per kapita, akan mengalami banyak masalah ekonomi dan sosial politik.

“Tingkat kemiskinan masih tinggi diikuti oleh kesenjangan yang lebar. Ini memicu masalah sosial dan stabilitas politik yang rapuh.” kata Didik.  

Karena itu, menurutnya tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali dari jebakan negara berpendapatan menengah, di antaranya dengan menjalankan outward looking strategy, strategi daya saing, dan orientasi ekspor.

Menurut Didik, kebijakan ini pernah dijalankan oleh Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an dan menghasilkan tingkat pertumbuhan 7 persen rata-rata per tahun. Tetapi itu tidak berlanjut, karena saat ini tingkat pertumbuhan stagnan di tingkat 5 persen atau di bawahnya.

Kekuatan ekonomi, lanjut Didik, diukur dengan seberapa jauh Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Karena itu, kemampuan ekspor harus kuat dengan produk-produk industri bernilai tambah tinggi.

“Bukan ekspor bahan mentah seperti sekarang, industrialisasi dan hilirisasi perlu dikuatkan.” katanya.

Menyinggung strategi promosi ekspor, Didik memandang perlunya menghapus kendala melalui penyesuaian struktur untuk produksi yang efisien dan mampu bersaing di pasar internasional.

“Birokrasi harus efisien dan mendukung dunia usaha untuk masuk ke pasar internasional.” katanya.(*)

Share: