Oleh: Haekal Afifa

Menghisab Wilayatul Hisbah Aceh

Redaksi | habadaily.com | 21 Desember 2017, 16:32 WIB
Menghisab Wilayatul Hisbah Aceh Menghisab Wilayatul Hisbah Aceh - FOTO - Google.com

DALAM sejarah Islam, Wilayatul Hisbah bukanlah lembaga baru. Ia sudah hadir sejak masa Rasulullah SAW, bahkan beliau sendiri sebagai pendirinya. Al Mawardi menyebutkan, kala itu Rasulullah SAW mendirikan sebuah lembaga dengan nama amil Al Suq yang memiliki kewenangan untuk mengurusi dan mengawasi pasar di Mekkah dan Madinah. Saidina Umar bin Khattab menjadi penanggungjawab di Madinah dan Sa’id bin Ash sebagai pengawas di kota Mekkah.

Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintah dinasti Bani Umaiyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan khulafa Al–Rasyidin yang diciptakan oleh khalifah wilayah kekuasaan yang luas, sebagaimana pada periode madinah dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi yang dikepalai oleh gubernur dengan gelar wali, gubernur didampingi oleh beberapa katib (sekretaris, hajib) pengawal dan juga pejabat penting lain nya yaitu shahib al-kharaj (pejabat perpajakan), shahib al-syurthat, (pejabat kepolisian) dan khadi (pejabat keagamaan dan hakim).

Pelaksanaan  pada bidang hukum yaitu lembaga Al-nizham Al-qadhali terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Al-qadha, Al-hisbat dan Al-Mazhalim. Badan Al-qadha dipimpin oleh seorang qadhi yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur’an, Sunah Rasul atau ijimak dan atau berdasarkan ijtihad. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum terhadap pada para pejabat, pengawal Negara yang melakukan pelanggaran. Pejabat badan Al-hisbat disebut Al-muhtasib, tugasnya menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera. 

Pejabat badan Al-Mazhalim disebut qadhi Al-mazhalim atau shahib Al-mazhalim. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari Al-qadha dan Al-hisbat. karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan keadilan keputusan-keputusan hukum yang dibuat qadhi dan muthasib. Bila ada suatu kasus perkara  yang keputusan nya di anggap perlu di tinjau kembali baik perkara seorang rakyat maupun pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, badan ini menyelengarakan mahkamat Al-Mazhalim yang mengambil tempat di mesjid.

Sidang ini dihadiri oleh lima unsur lengkap, yaitu para pembantu sebagai juri, para hakim, para fuqaha, para katib dan para saksi, yang dipimpin oleh qadhi Al-mazhalim.Eksistensinya terus bertahan sampai masa Khulafaurrasyidin. Masa Dinasti Umayyah, lembaga ini bermanuver menjadi lembaga yang melaksanakan tugas-tugas kehakiman. Secara teoritis dan aplikatif, konsep Hisbah diterjemahkan sebagai lembaga yang mengawasi satu pelanggaran yang berpotensi menganggu ketertiban secara umum dalam suatu wilayah. 

Dalam sejarah Kerajaan Aceh, lembaga Hisbah adalah institusi yang mutlak diperlukan. Mengingat Aceh adalah salah satu Kerajaan Islam terbesar kala itu. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Safinatul Hukkam karya ulama agung Kerajaan Aceh, Syaikh Jalaluddin Tursani bahwa Lembaga Hisbah di Aceh masuk kedalam sistem peradilan Islam kala itu. Kitab tersebut menjadi pegangangan para hakim di kerajaan Aceh masa Sultan Alaiddin Johansyah.
 
Secara struktural, pengawasan dan tanggungjawabnya diemban oleh Qadhi Malikul Adil ditingkat Kerajaan, Qadhi Rabbul Jalil ditingkat Kemukiman dan Imum Meunasah di tingkat Gampong. Hal ini, sudah berjalan ratusan tahun yang lalu. Tidak sebatas tradisi, tapi menjadi sebuah elemen penting untuk mewujudkan dan menjamin terlaksananya hukum Islam di Aceh. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam  dijabarkan dalam peraturan daerah/qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dekralasi terbentuknya Lembaga Wilayatul Hisbah sebagai  lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.

Melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah  ditetapkan pada 6 Djulhijjah 1424 H/ 28 januari 2004 M dan penetapan hari lahirnya Lembaga Wilayatul Hibah yaitu pada 1 Muharam 1425 H. 

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Helsinki antara GAM dan RI yang telah mengantarkan Aceh pada masa Perdamaian dan memberi ruang bagi Aceh untuk pelaksanaan Syariat Islam yang maksimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Pasal 244 dan 245 Aceh. bahwa Wilayatul Hisbah adalah bagian dari SatuanPolisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan syariat dalam pelaksanaan syariat Islam. 

Turunan undang-undang  tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tantang Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Gubernur 47 tahun 2008 yang telah di revisi dalam Peraturan Gubernur No 139 tahun 2016. Provinsi Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat).  Ternyata, dalam perjalanannya Wilayatul Hisbah selalu menjadi kambing hitam ditengah masyarakat terkait banyaknya kasus yang terjadi dan tidak tertangani secara maksimal. Untuk itulah artikel ini ditulis guna melihat apa yang sebenarnya terjadi baik secara intern maupun ekstern institusi tersebut. 

Pada tahun 2004, kehadiran perdana Wilayatul Hisbah ternyata sudah menangani 191 kasus pelanggaran Syariat Islam dengan komposisi 70 orang personil polisi. Patut diapresiasi, karena dengan kondisi anggaran 667 Juta dan kondisi yang terbatas ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Indek kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan kasus berjumlah 1817 pelanggaran dan mampu diselesaikan dengan jumlah personil 142 orang. 

Sejak kelahirannya, Wilayatul Hisbah Aceh tidak mendapat porsi anggaran yang memadai. Bahkan tidak lebih dari 2,4 Milyar Rupiah. Belum lagi soal atribut/kelengkapan operasional lembaga. Kondisi ini menjadi pertanyataan terhadap komitmen kita menjaga Syariat Islam di Aceh berjalan pada tataran yang semestinya. 

Hisab anggaran kerja Wilayatul Hisbah ini menjadi penting untuk dilihat bersama. Karena, di era demokrasi seperti saat ini kerja pengawalan Syariat Islam tidak sebatas menjadi tanggung jawab personal orang Aceh. Lebih dari itu, saat negara memberikan kewenangan penuh kepada daerah maka secara kolektif kita harus mewujudkannya. Oleh karenanya, kehadiran negara dalam pelaksanaan Syariat Islam seperti di Aceh tidak boleh lagi sebatas slogan Ikhlas Beramal.

Tapi, mesti diwujudkan, didukung, serta diawasi bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Selayaknya, sebelum kita menghisab Wilayatul Hisbah sebagai sebuah institusi negara yang mengawal Syariat Islam, lebih dulu kita harus menghisab kondisi intern lembaganya, karena secara teoritis input yang baik akan melahirkan output yang maksimal.

Maka, dengan hisab anggaran yang diberikan oleh lembaga legislatif tidak maksimal untuk porsi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, khususnya bagi Wilayatul Hisbah. Masih beranikah setiap wakil Rakyat menjual “jargon Islam” untuk kepentingan politiknya? Karena setiap tahun politik, banyak politisi mendukung Syariat Islam. Kala terpilih, ia tidak mampu memperjuangkannya secara maksimal, dan hari ini adalah realitas yang tampak dihadapan kita.  Jika tidak mampu, saran saya; Hisablah diri sendiri dulu sebelum dihisab di Yaumil Masya kelak. 

*Penulis adalah Aktivis Kebudayaan di Institut Peradaban Aceh.(**)