Hak Tak Dibayar, Octowandi Gugat Pimpinan Hermes

Juli P Mudo | habadaily.com | 11 Juli 2015, 12:01 WIB
Hak Tak Dibayar, Octowandi Gugat Pimpinan Hermes Octowandi (48), mantan General Manager (GM) Hermes Palace Hotel, Banda Aceh @habadaily.com

HABADAILY.COM - Octowandi (48), mantan General Manager (GM) Hermes Palace Hotel, Banda Aceh menggugat pimpinan hotel bintang lima itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena tidak membayar haknya secara penuh setelah memecatnya sepihak pada 14 April 2015.

Gugatan tersebut sudah memasuki tahap sidang yang pembacaan gugatan penggugat (Octowandi) sudah berlangsung pada Senin, 6 Juni 2015 di ruang sidang PHI Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dengan majelis hakim dipimpin Ahmad Nakhrowi SH. Dalam perkara ini, penggugat didampingi Kuasa Hukum Izwar Idris SH dan Ramli Husen SH.

“Gugatan PHI ini sudah dibacakan di depan majelis hakim dan sidang lanjutan akan digelar kembali pada, 27 Juli 2015 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat,” kata Kuasa Hukum Octowandi, Ramli Husen kepada wartawan, Jumat (10/7/2015).

Didampingi Octowandi, Ramli Husen menjelaskan dalam gugatan tersebut pihaknya selaku penggugat menuntut atau meminta melalu majelis hakim PHI agar Pimpinan Hermes Palace Hotel (tergugat) membayar hak-hak penggugat sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan berlaku. Hak dimaksud senilai Rp 3.034.621.982.  

Menurut Ramli Husin, tuntutan hak itu karena penggugat bekerja di Hermes Palace Hotel Banda Aceh sudah berlangsung empat tahun atau sejak 10 Juni 2010 dengan gaji pertama Rp 20 juta per bulan. Sejak saat itu hingga 2015, tergugat selaku GM sudah membuktikan kinerjanya dengan baik mulai membangun jaringan net work hingga mengembangkan public relation.

“Berkat kegigihannya itu dalam kurun waktu lima tahun berkerja, penggugat dapat menaikkan pemasukan untuk Hermes Palace Hotel hingga mencapai Rp 172, 135 miliar lebih dengan laba kotor mecapai Rp 69, 442 miliar lebih,” rincinya.

Dikatakan, setelah bekerja sekian lama dengan laba yang begitu besar namun pimpinan hotel (tergugat) masih memecat penggugat secara sepihak. Pemberitahuan pemecatan dikirim dua kali melalui email penggugat pada Maret 2015. Kemudian tergugat kembali memberitahukan pemberhentian penggugat melalui iklan di Harian Serambi, 14 April 2015.

Setelah memecat sepihak penggugat, pada awalnya tergugat bersedia membayar hak penggugat  dengan besaran Rp 250, 465 juta, akan tetapi nilai tersebut ditolak penggugat karena nilainya sangat tidak sesuai dengan keuntungan yang diberikan penggugat terhadap perusahaan tergugat.

Tidak terima dengan cara-cara yang diperlakukan tergugat tersebut, penggugat kemudian melaporkan hal ini ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banda Aceh. Namun demikian, kesepakatan di tingkat Disanaker juga tidak tercapai.

Kemudian pada 4 Mei 2015 pihak Disnaker mengeluarkan anjuran atau risalah agar tergugat membayar hak penggugat senilai Rp 3.034.621.982, sudah termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan lainnnya.

“Risalah ini dijalankan Disnaker sesuai amanah Pasal 13 Ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan. Namun anjuran Disnaker ini tidak juga dilaksanakan oleh tergugat,”  ujar Ramli Husen yang turut dibenarkan Octowandi.

Karena tergugat tidak juga menggubris anjuran Disnaker ini, sehingga penggugat mengajukan gugatan untuk membayar hak-haknya ke Bidang PHI PN Banda Aceh. “Melalui gugatan ini agar majelis hakim PHI mengabulkan gugatan penggugat keseluruhan,” pinta Ramli. []