Ketua DPR Aceh: Eksekusi Hukum Cambuk Itu Terbuka Bukan Tertutup

Suryadi KTB | habadaily.com | 12 April 2018, 17:46 WIB
Ketua DPR Aceh: Eksekusi Hukum Cambuk Itu Terbuka Bukan Tertutup Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin | FOTO:HABADAILY.COM/SURYADI KTB

HABADAILY.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin menyikapi tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). 

Menurutnya Pergub tersebut telah menyalahi aturan dan DPR Aceh tidak setuju atas kebijakan yang baru dikeluarkan tersebut. 

“Peraturan sebelumnya adalah qanun tetapi sekarang sudah dibatalkan dengan pergub,  itu salah.  Karena kedudukan qanun lebih tinggi dari pada pergub,” kata ketua DPR Aceh T Muharuddin, ketika dihubungi habadaily.com via telepon, Kamis (12/04/2018) di Banda Aceh.

Kata Muharuddin,  Jika merujuk pada qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah pasal 262 ayat 1. Dijelaskan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk itu dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat umum.

“Aturan tersebut sudah jelas, kenapa harus dirubah-rubah menjadi dalam lapas. Harusnya, Pemerintah Aceh ketika ada perubahan terkait dengan UUPA itu sendiri,  harus terlebih dahulu mendapatkan konsultasi dan pertimbangan dari anggota dewan,” katanya. 

Muharuddin juga mengaku, terkait dengan usulan pergub tentang hukuman cambuk tersebut, dalam hal ini gubernur tidak ada komunikasi dengan DPRA. Penandatangaan kesepakatan itu harusnya dilakukan bersama DPRA bukan dengan Kemenkumhan. Untuk merubah qanun itu, harus mendapatkan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

“Agama itu jangan dikaitkan dengan HAM tidak nyambung, agama itu tidak bisa dibuat dengan logika, Agama dasarnya adalah alquran dan hadist,” tegas Muharuddin. 

Muharuddin menyarankan, Gubernur Aceh dalam mengambil kebijakan harus berhati-hati jangan menghilangkan kearifan lokal. Menurutnya, Aceh telah diberikan keistemewaan dalam penerapan hukum syariat sesuai Undang-undang pemerintah Aceh. Kendati demikian, saat ini pemerintah Aceh sendiri telah menghilangkan kewenangan itu.

 “Di Aceh punya ulama, tentu hal ini harus dikonsultasikan seperti ke DPRA karena dua unsur Legislatif dan Eksekutif harus bersinergi. Kebijakan yang diambil gubernur Aceh kali ini, sama sekali tidak melibatkan DPRA,” imbuhnya.