Paska Ricuh Lapas Lambaro

Kumham Sebut Asimilasi Napi TPPU Narkoba Legal, Berbeda dengan Temuan BNN

Redaksi | habadaily.com | 08 Januari 2018, 18:47 WIB
Kumham Sebut Asimilasi Napi TPPU Narkoba Legal, Berbeda dengan Temuan BNN Lapas Lambaro ketika terjadi kerusuhan 4 Januari 2018 | Dokumen Habadaily.com

HABADAILY.COM – Hasil investigasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mengungkap dugaan adanya unsur kesengajaan pihak Lapas Kelas II A Banda Aceh, memberikan kebebasan terhadap napi narkoba untuk bisa keluar masuk dari Lapas tersebut.

Hal itu dibuktikan dari hasil investigasi BNN paska ditemukan surat keputusan asilimasi yang dikeluarkan Kemenkumhan perwakilan Aceh terhadap Faisal Bin Sulaiman (39), seorang terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penjualan narkoba Rp 30 miliar lebih.

Faisal asal Bireuen yang kini ber-KTP Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar merupakan terpidana TPPU BNN Pusat yang divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2013 dengan masa hukuman 10 tahun penjara. Namun setelah menjalani hukuman setahun di Jakarta pada September 2014 dipindah ke Lapas Lambaro.

Hasil penyelidikan BNN, Minggu 7 Januari 2018 atau tiga hari pasca kericuhan di Lapas Kelas II A Banda Aceh atau dikenal dengan Lapas Lambaro menyebutkan, asimilasi terhadap Faisal dilakukan pada bulan September 2017. Hal ini berbeda dengan keterangan Faisal yang mengaku SK asimilasi dikeluarkan Kemenkumham untuknya terhitung Agustus 2017.

BACA: Ini Jawaban Kemenkumham Soal Asimilasi Faisal 

Selanjutnya, Faisal disebut melakukan asimilasi dengan cara kerja bakti yaitu untuk membersihkan kolam di salah satu dayah di Aceh Besar.  Namun hasil lidik Tim BNNP Aceh,  bahwa kolam di dayah yang disebutkan tersebut dalam keadaan kotor dan tidak terurus.

BNN juga menemukan, kegiatan asimilasi yang dilakukan napi atas nama Faisal dan seorang napi lainnya bernama Khairul Ansari tidak pernah diawasi oleh petugas lapas. Selanjutnya, kegiatan pengaajian di dayah yang dituju dalam asimilasi juga hanya ada pada malam hari atau selesai shalat magrib. Sedangkan siang hari tidak ada kegiatan di dayah tersebut.

Keterangan lain juga menyebutkan, dayah yang disebut sebagai tempat asimilasi terpidana TPPU Faisal bukan ditunjuk oleh Kanwil Kumham Aceh melainkan atas permintaan pihak Lapas Lambaro sendiri melalui seorang sipir Lapas bernama Isra.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik BNN Aceh menemukan banyaknya kejanggalan atas kegiatan asimilasi Lapas Lambaro dikarenakan  jawaban dari sejumlah saksi yang telah kami diintrogasi memberikan keterangan sangat berbeda,” demikian laporan BNN.

BACA: BNN Pertanyakan Asimilasi Seorang Terpidana TPPU Narkoba di Lapas Lambaro

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM perwakikan Aceh, A Yuspahruddin mengatakan, pemberian asimilasi (proses bebas bersyarat) Faisal (39), terpidana TPPU Narkoba di Lapas Lambaro sudah sesuai prosedur berlaku.

"SK asimilasi yang diterima terpidana Faisal sudah berdasarkan prosedur yang sudah diatur. Yang bersangkutan merupakan napi kasus TPPU," katanya kepada wartawan dalam konprensi pers deklarasi kinerja Kemenkumham tahun 2018 di kantor setempat, Senin (08/01/2017). Acara tersebut dihadiri sejumlah petinggi di Kemenkumham Aceh termasuk Kalapas Lambaro.[]