Lanjutan Kasus Lapas Lambaro

Kemenkumham Aceh: Asimilasi Terpidana TPPU Narkoba sudah Sesuai Prosedur

Redaksi | habadaily.com | 08 Januari 2018, 15:09 WIB
Kemenkumham Aceh: Asimilasi Terpidana TPPU Narkoba sudah Sesuai Prosedur Para pejabat Kemenkumham Aceh pada acara konfrensi pers, Senin (08/01/2017) | Habadaily.com

HABADAILY.COM – Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM perwakikan Aceh, A Yuspahruddin mengatakan, pemberian asimilasi (proses bebas bersyarat) Faisal (39), terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkoba di Lapas Lambaro sudah sesuai prosedur berlaku.

Keterangan tersebut disampaikan menanggapi dugaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh yang menyebut SK asimilasi Faisal yang didapat paska kerusuhan Lapas Lambaro pada 4 Januari 2018, hanya sebagai jembatan Faisal untuk bebas keluar masuk Lapas.

Dugaan BNN tersebut dikuatkan dengan hasil penyelidikan ke tempat berbaurnya Faisal, yaitu di salah satu Dayah di Aceh Besar. Dari keterangan dihimpun BNN, Faisal mulai melakukan asimilasi di sana bersama seorang napi lainnya bernama Khairul Ansari pada bulan November 2017, sementara dalam SK asimilasi dikeluarkan Kemenkumhan Aceh disebutkan mulai Agustus 2017- Januari 2018.

BACA: BNN Pertanyakan Asimilasi Seorang Terpidana TPPU Narkoba di Lapas Lambaro

"SK asimilasi yang diterima terpidana Faisal sudah berdasarkan prosedur yang sudah diatur. Yang bersangkutan merupakan napi kasus TPPU," katanya kepada wartawan dalam konprensi pers deklarasi kinerja Kemenkumham tahun 2018 di kantor setempat, Senin (08/01/2017). Acara tersebut dihadiri sejumlah petinggi di Kemenkumham Aceh termasuk Kalapas Lambaro.

Menurutnya, Faisal divonis PN Jakarta Pusat pada November 2013 selama 10 tahun. Dalam aturan, seorang napi sudah dapat diberikan asimilasi apabila sudah menjalani setengah masa hukuman dengan catatan yang bersangkutan berkelakukan baik selama dibina di dalam Lapas.

“Setengah dari 10 tahun berarti lima tahun, dikurangi remisi setiap hari Kemerdekaan RI, lebaran dan remisi lainnya, artinya saat diberikan asimilasi pada Agustus 2017, Faisal sudah menjalani setengah hukuman atau sudah sesuai aturan yang ada,” rincinya.

Diakuinya, dalam Perantuan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian asimilasi, ada pengecualian terhadap narapidana kasus khusus, seperti korupsi, TPPU, kejahatan lingkungan, terorisme dan sejumlah kasus khusus lainnya.

Namun demikian, pengecualian itu hanya bagi dalang utama pada kasus yang dikecualikan tersebut. Dan, lembaga yang bisa menjelaskan seorang narapidana adalah dalang, hanyalah pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan dalam kasus Faisal, tidak ada keterangan dari jaksa tentang itu.

“Sebelum kita mengeluarkan asimilasi, kita sudah menyurati jaksa untuk menjelaskan status Faisal, apakah dia itu merupakan dalang utama dalam kasus TPPU tersebut?. Namun tidak ada jawaban dari jaksa hingga batas akhir yakni 12 hari setelah disurati.  Nah, apabila 12 hari tidak ada jawaban dari jaksa maka kita bisa mengeluarkan asimiliasi,” terang Yuspahnuddin. []