Jumlahnya jadi 13 Orang

Dugaan Ijazah Palsu Oknum PNS Simeulue 'Bunyi' Lagi

Ahmad | habadaily.com | 06 Desember 2017, 21:51 WIB
Dugaan Ijazah Palsu Oknum PNS Simeulue 'Bunyi' Lagi Ilustrasi ijazah palsu @ poskota

HABADAILY.COM – Persoalan ijazah palsu oleh sejumlah oknum PNS di Simeulue sekan tidak ada habis-habisnya. Setelah sebelumnya sempat heboh satu hari sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Simeulue Riswan NS, kini muncul lagi namun jumlahnya semakin sedikit.

Pada penyampaikan eks bupati (2012-2017), Riswan NS jumlah PNS Simeulue diduga berijazah palsu mencapai ratusan orang. Sementara Bupati Simeulue Erly Hasim menyebutnya hanya 13 orang saja. “Hasil penelusuran dan penyelidikan tim yang kita bentuk, telah ada titik terang dan ada sekitar 13 orang oknum PNS disinyalir terbukti gunakan ijazah palsu,” kata Bupati Erly Hasim, Rabu (06/12/2017).

Kata Erly, adanya penggunaan ijazah palsu itu, setelah pihak tim Pemerintah Kabupaten Simeulue mendapat surat resmi dari sejumlah perguruan tinggi yang dicatut, bahwa ijazah yang digunakan oknum PNS itu palsu, hanya mencatut nama dan almamater perguruan tinggi.

Masih menurut dia, setelah adanya surat pernyataan resmi dari pihak perguruan tinggi tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue, menyimpulkan dan ambil sikap tegas, dengan menerapkan sanski diskualifikasi terhadap PNS bersangkutan.

Namun Erly Hasim yang mengaku masih di luar daerah itu, enggan menjawab saat ditanya nama-nama ke-13 PNS serta posisi jabatan mereka. Erly hanya menjawab akan diumumkan dalam waktu dekat dan bagi PNS yang ijazahnya diguhana untuk persamaan jabatan, akan dikembalikan pada posisi semula.

"Sudah jelas, sanksi diskualifikasi, akan dikembalikan pada posisi semula yang sesuai dengan ijazah awal, kalau awalnya ijazah SMA ya di situ jabatannya, saat ini saya masih diluar daerah, namun dalam waktu dekat ini akan kita buka," begitu jawab Erly Hasim.

Sebelumnya Bupati Erly Hasim telah menyatakan, menuntaskan persoalan rumor dugaan ijazah palsu milik oknum PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, pada Desember 2017. Di sisi lain, ia berharap kepada seluruh warga Simeulue untuk bersabar.

Erly hasim juga menyatakan, meskipun pelan namun pasti, sebab tidak bisa buru-buru karena selain menyangkut bersifat dokumen negara, juga menyangkut dengan nasib manusia, sehingga bila nantinya keliru akan fatal dan berujung kerana hukum. [jp]