Koperasi Pejuangan Aceh Singkil Verifikasi 332 Pemilik Lahan

Redaksi | habadaily.com | 05 Desember 2017, 10:28 WIB
Koperasi Pejuangan Aceh Singkil Verifikasi 332 Pemilik Lahan Ilustrasi

HABADAILY.COM - Konflik pertanahan antara masyarakat Singkil dan PT Ubertraco/Nafasindo telah berakhir, pasca diserahkannya objek tanah seluas 347, 4 Ha kepada masyarakat pada tahun 2016. Ada 332 warga dari 22 desa di Singkil menyatakan sebagai pemilik lahan tersebut.

Ketua Lebaga Bantun Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra mengatakan,  setelah lahan itu diserahkan oleh PT Ubertraco/Nafasindo, untuk pengelolaannya  terlah dibentuk Koperasi Produksi Perjuangan Bersama (KPPB) Aceh.

Koperasi itu betujuan menjadi wadah menghimpun seluruh masyarakat yang berjuang dan terlibat secara aktif dalam rangkaian proses advokasi konflik pertanahan yang terjadi sebelumnya. Setelah konflik pertanahan berakhir, masyarakat diharapkan menikmati hasil perjuangannya secara kolektif.

“Sejak 2 Oktober hingga 2 Desember 2017,  kemudian dilaksanakan pendataan masyarakat dari 22 desa yang sebelumnya terlibat dalam konflik pertanahan dengan PT. Nafasindo/Ubertraco,” kata Mustiqal dalam siaran persnya, kemarin.

Pendataan ini, katanya, dilakukan oleh komisi komplain, sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua adan Pengurus KPPB Aceh dan terdiri dari elemen lembaga masyarakat sipil yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi, yakni LBH Banda Aceh, Kontras dan Koalisi NGO HAM Aceh.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi komplain melakukan fungsinya berupa menerima registrasi komplain dari masyarakat, melakukan verifikasi terhadap komplain dari masyarakat, dan pemberian rekomendasi terhadap hasil verifikasi kepada badan pengurus koperasi.

Sebelum komisi komplain bekerja, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang menyatakan diri terlibat dalam proses advokasi konflik pertanahan namun tidak atau belum teregister sebagai calon anggota KPPBA Aceh agar memanfaatkan masa komplain yang disediakan selama 2 bulan.  

Setiap warga harus membawa bukti-bukti yang menguatkannnya dan rekomendasi dari koordinator desa masing-masing untuk mengajukan komplainnya kepada komisi komplain. “Hasilnya, hingga masa komplain berakhir pada 2 Desember 2017, komisi komplain telah menerima dan meregister 332 pernyataan komplain dari warga,” ujar Mustiqal.

Setelah berakhirnya masa konplain,  selanjutnya komisi komplain akan melakukan verifikasi terhadap seluruh pernyataan komplain yang telah teregister. [jp/rel]