Habadaily.com

Mendagri Minta Maaf ke DPRA Soal Kekeliruan dalam Sidang MK

Habadaily.com
11:25 WIB
Mendagri Minta Maaf ke DPRA Soal Kekeliruan dalam Sidang MK
Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2017 Merdeka.com

HABADAILY.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim surat permintaan maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 3 Oktober 2017 lalu. Surat tersebut dilayangkan sebagai permintaan maaf atas kekeliruan menyebutkan pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) telah berkonsultasi dengan DPRA.

Surat permintaan maaf itu memang bukan ditandatangani langsung oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo. Melainkan ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, DrsHadi Prabowo, MM. Dalam surat tersebut pada poin 4 secara implisit, Mendagri meminta maaf atas kekeliruan apa yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada persidangan gugatan tanggal 25 September 2017 lalu.

"Mendagri mengirim surat kepada kita, meminta maaf atas kekeliruan apa yang disampaikan dalam sidang MK, menyangkut dengan mekanisme konsultasi," kata juru bicara lintas fraksi DPRA, Iskandar Usman al Farlaki, Rabu (11/10/2017) di Banda Aceh.

Dalam sidang tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pencabutan dua pasal yaitu pasal 57 dan pasal 60 ayat (1). (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, setelah melakukan konsultasi dengan DPRA.

Kenyataannya, Iskandar Usman al Farlak mengaku Pemerintah Pusat, baik Mendagri dan Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Pemilu tidak pernah melakukan mekanisme konsultasi, sebagaimana diatur dalam UUPA.

"Yang Mendagri minta maaf ini soal konsultasi yang katanya pernah dilakukan, tetapi tidak dilakukan," jelasnya.

Sementara persoalan pencabutan dua pasal dalam UUPA, Mendagri dan Pansus UU Pemilu bersepakat untuk mencabut. Dalam surat permintaan maaf itu, pada poin satu, dua dan tiga disebutkan bahwa itu konsekuensi atas disahkannya pasal 557 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meskipun dalam surat tersebut, pada poin 3 disebutkan bahwa pencabutan dua pasal tersebut tidak menegaskan kewenangan dan kekhususan Aceh. Melainkan untuk penguatan kelembagaan yang berdampak pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) semua tingkatan.

Sekedar untuk diketahui, lahirnya pasal 557 UU Pemilu sebenarnya, menurut Iskadar telah menghilangkan beberapa kekhususan pelaksanaan pemilu di Aceh. Ia mencontohkan, bisa saja selama anggota KIP Aceh yang selama ini dipilih oleh DPRA, konsekuensi diterbitkannya UU Pemilu akan dipilih oleh KPU pusat, demikian juga dengan jumlahnya. Selama ini jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 orang.

"Ada banyak lainnya yang akan mencabut kekhususan Aceh dalam melaksanakan pemilu," tegasnya.

Kata Iskandar, sebenarnya pencabutan dua pasal UUPA itu cacat demi hukum. Lahirnya undang-undang tersebut tidak melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Karena mereka tidak melakukan melalui proses konsultasi sebagaimana diatur dalam UUPA.

"Itu cacat demi hukum dan seharusnya tidak berlaku, makanya jalan yang kita tempuh sekarang menggugat ke MK dan sekarang sedang berjalan persidangan," tutupnya.[merdeka/acl]

 

Habadaily.com