Habadaily.com

MaTA: APBA Perubahan 2017 Harus Lebih Pro Rakyat

Habadaily.com
18:02 WIB
MaTA: APBA Perubahan 2017 Harus Lebih Pro Rakyat
Ilustrasi

HABADAILY.COM –Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) berharap Pembahasan KUA-PPAS APBA Perubahan 2017 yang tengah dilaksanakan di DPRA harus lebih pro rakyat. Ada beberapa usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang harus dikaji ulang.

Alokasi anggaran tersebut diantaranya, uang panjar pengadaan pesawat udara, kegiatan Tsunami Cup, Tsunami Game dan Sail Sabang serta beberapa item lainnya. “TAPA sudah seharusnya mengkaji ulang panjar pembelian pesawat udara senilai Rp.10 miliar,” kata Anggota Pekerja MaTA, Amel dalam siaran persnya ke Habadaily.com, Kamis (21/09/2017).

Menurutnya, pengadaan pesawat bukan hanya membahas soal pengadaan tapi harus mempertimbangkan juga biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh terhadap pemeliharaannya dan biaya operasionalnya kelak. Belajar dari kejadian masa lalu ketika pengadaan helikopter pada masa Gubernur Abdullah Puteh yang tidak transparan, kemudian berujung pada praktik korupsi bahkan helikopter tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh.

 “Pembelian pesawat udara itu pantas kita pertanyakan karena menurut hasil penelusuran kami, sebenarnya selama ini Pemerintah Aceh memiliki 3 pesawat hibah dari Jerman di Bandara Blang Bintang yang penggunaannya dikhususkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan,”  terang Amel. 

Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, semestinya yang direncanakan bagaimana mengurusa izin pesawat yang sudah ada agar bisa terbang sehingga bisa digunakan. Tidak harus membeli yang baru.

MaTA juga menilai rencana pelaksanaan turnamen Tsunami Cup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11 miliar, harus dilihat kembali urgensi pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran yang begitu besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Aceh saat ini menempati menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

Tidak hanya dua kegiatan itu saja, ada beberapa kegiatan lain yang harus mendapat perhatian khusus dari legeslatif agar dikaji lebih mendalam sebelum anggaran perubahan disahkan. “Menurut kami usulan pembelian pesawat dan usulan anggaran Tsunami Cup dapat dibatalkan,” usulnya. 

Sebab, alokasi anggaran tersebut cukup besar dan seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan program-program yang pro rakyat, khususnya yang dapat berkontribusi bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
 
Sebagai wakil rakyat, pihak DPRA memiliki fungsi pengawasan untuk dapat benar-benar menyeleksi usulan anggaran yang diajukan oleh TAPA sehingga usulan-usulan dalam anggaran perubahan yang akan disahkan nantinya benar-benar pro rakyat.
 
“Harapan kami agar DPRA jangan sampai terjebak dalam politisasi angaran hanya karena sudah mendapatkan Rp. 25 miliar untuk tunjangan fasilitas, tetapi harus punya keberanian untuk menolak usulan anggaran yang tidak pro rakyat sesuai dengan harapan publik Aceh,” harap Amel. [jp]

Habadaily.com