Habadaily.com

Tender Proyek BPKS Rawan Konflik Transaksional

Habadaily.com
11:03 WIB
Tender Proyek BPKS Rawan Konflik Transaksional

HABADAILY.COM - Hasil investigasi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menemukan fakta bahwa pelaksaan tender di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) masih rawan terhadap konflik transaksional.

Pengadaan barang dan saja di BPKS belum dilakukan secara terbuka. Masih terdapat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba melakukan intervensi, untuk memenangkan perusahaan tertentu.

“Temuan ini mengemuka terhadap dugaan adanya konflik kepentingan pada proyek pengadaan pembangunan pelabuhan Balohan Sabang. Ditemukan adanya pihak tertentu yang sangat giat melakukan lobi atas proyek yang sedang ditender di tubuh BPKS,” kata Kepala Divisi Peneliti Hukum dan Kebijakan GeRAK Aceh, Mahmuddin, SIP, Rabu (13/9/2017) di Banda Aceh.

Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan semangat pemerintah Aceh baru dibawah kepemimpin Irawandi Yusuf – Nova Iriansyah, yang menganut tanpa ada fee proyek. Pemerintah Irwandi memiliki semangat setiap proyek pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan temuan GeRAK Aceh ada kelompok tertentu yang mencoba memperlihatkan nilai tawar kepada BPKS, bahwa perusahaan mereka adalah salah satu perusahaan yang layak dan berhak memenangkan tender.

Kelompok tersebut seakan-akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Aceh. Gejala ini menunjukan bahwa desakan untuk menolak praktek pengadaan dengan istilah “hana fee (tidak ada fee)” sebagaimana yang di slogankan oleh gubernur Aceh, belum mampu ditekan dan ini menjadi ancaman baru dalam pengadaan barang dan jasa di BPKS.

“Adanya permainan kelas tertentu yang meraup untung dengan melakukan daya tekanan untuk memenangkan tender atas nama pihak perusahaan tertentu,” jelasnua.

Menurutnya, permainan dan prilaku ini dapat dinilai dari proses mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang sangat mudah diinterpensi. Karena mekanisme tender yang sedang berlangsung di BPKS masih menggunakan pola pendekatan tender setengah terbuka.

Seharusnya berkaca dari beberapa kasus korupsi yang mendera BPKS maka mekanisme format tender terbuka (open procurement) menjadi prasyarat yang harus dilakukan terutama untuk menghindari praktek korup yang belum hilang di tubuh BPKS.

“Mekanisme pengadaan barang dan jasa ditubuh BPKS cukup rawan disusupi kepentingan elit, kasus ini menjadi ancaman serius,” tukasnya.

Seharusnya BPKS, sebutnya, sudah mulai menyiapkan master plan untuk pengadaan tender terbuka, sebagaimana yang diterapkan di kabupaten Bojonegoro. Mekanisme open dokumen kontrak ini bertujuan untuk mengurangi resiko adanya permainan mafia dalam pengadaan, serta memberi rasa keadilan bagi seluruh peserta pengadaan.

Sementara itu Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam laman facebooknya mengemukakan komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersihm transparan.

Dia juga berkomitmen akan menindak siapapun yang mencoba mendekte dirinya, untuk kepentingan kelompok. Irwandi berkomitmen akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya tidak dapat diatur-atur oleh siapapun selain oleh peraturan. Saya bersedia nenyerap saran dan pengetahuan dari siapa saja tapi jangan coba-coba mendikte saya,” tulis Irwandi Yusuf dalam laman facebook resminya.

Menurutnya, peluang untuk menang tender harus dilakukan secara wajar dan terbuka bagi semua penender. Karena kesejahteraan rakyat tidak timbul dari memberikan proyek kepada kroni. Kesejahteraan rakyat akan timbul dari kebijakan pro rakyat sesuai visi dan misi.[acl]

Habadaily.com