Mahasiswa Nilai PP No 6/2016 Sengsarakan Rakyat

Juli P Mudo | habadaily.com | 12 Januari 2017, 15:15 WIB
Mahasiswa Nilai PP No 6/2016 Sengsarakan Rakyat Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (Mapi) dengan mengelar aksi di halaman Gedung DPR Aceh, Kamis (12/01/2017) | Habadaily.com

HABADAILY.COM - Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2016 yang diterbikan Peresiden Joko Widodo dinilai peraturan tidak pro rakyat. Bahkan sebaliknya, peraturan itu hanya untuk menambah kesengsaraan bagi rakyat.

Kritikan tersebut diutarakan puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (Mapi) dengan mengelar aksi di halaman Gedung DPR Aceh, Kamis (12/01/2017). Aksi tersebut untuk menolak kebijakan Pemerintah Indonesia atas kenaikan harga BBM, kenaikan tarif Listrik dan terkait lewat PP nomor 60 tahun 2016.

Para mahasiswa dengan berorasi dan membawa sejumlah poster bertuliskan menolak kebijakan itu, salah satunya “Hentikan Pencitraan Jokowi  gagal,” Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketak aparat kemananan dari Satpol PP, Polisi dan TNI. 

Kedatangan mahasiswa diterima oleh Ketua DPRA Teungku H. Muharuddin. Dan setelah mendapat sambutan Ketua DPRA mereka mahasiswa yang dikomandoi Koordinator Aksi Akmal langsung membubarkan diri dari halaman gedung dewan.

Koordinator Aksi, Akmal mengatakan, pihaknya berorasi ke gedung dewan dengan tujuan agar wakil rakyat mendukung aksi mereka menolak kebijakan Pemerintah RI untuk menaikkan sejumlah kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Seperti kenaikan harga BBM non Subsidi (Pertamax, Pertalite, Pertadex dan dexlite), menolak PP nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB kendaraan serta kenaikan biaya tarif listrik untuk 900 VA yang mencapai 245,2 persen.

"Apabila peraturan ini dijalankan, akan menyengsarakan masyarakat menegah kebawah. Kami juga mendesak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalakan kenaikan listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA. Kami juga menolak keberadaan pekerja asing di Indonesia," tegas Akmal.

Ketua DPRA Teungku Muharuddin dihadapan para demostran, mengatakan sepakat dan mendukung aspirasi  para mahasiswa ini, selanjutnya aspirasi ini akan disampaikan ke DPR RI. 

“Kita sepakat dengan pernyataan adek-adek, karena ini atas kepentingan rakyat Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, untuk itu kita akan sampaikan hal ini ke pusat suapaya mereka hapus kebijakan ini,” ujar Muharuddin.[jp]