Habadaily.com

Ini Isi Surat Gubernur Aceh untuk Pemerintah Myanmar Soal Rohingya

Habadaily.com
13:03 WIB
Ini Isi Surat Gubernur Aceh untuk Pemerintah Myanmar Soal Rohingya
Muslim Rohingya mendaki bukit di Bangladesh. ©REUTERS/Danish Siddiqui

HABADAILY.COM - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akhirnya melayangkan surat kepada Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia. Dalam surat itu, Irwandi meminta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang pecah di wilayah Rakhine.

Surat tersebut dilayangkan oleh kepala Pemerintah Aceh ini Jumat (8/9/2017) lalu. Sebagai bentuk protes dan permohonan rakyat Aceh untuk menemukan solusi damai di wilayah yang dihuni minoritas muslim Rohingya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa surat yang ditulis dalam bahasa inggris tersebut, dibuat oleh Gubernur Aceh tanggal 8 September 2017. Surat itu dilayangkan sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap isu kemanusiaan, perdamaian dunia, serta Hak Asasi Manusia.

"Pengalaman konflik bersenjata di Aceh hanya menyebabkan kemunduran kehidupan sosial dan ekonomi dan membawa kerugian besar bagi korban yang kebanyakan adalah warga sipil," ujar Mulyadi Nurdin mengutip surat Gubernur Aceh tersebut.

Gubernur Aceh meminta Pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan mendesak untuk mengakhiri operasi militer di Rakhine.

"Kami meminta Pemerintah Myanmar untuk memulai proses stabilisasi politik dan pembangunan perdamaian antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya," jelasnya.

Dalam surat itu, Irwandi juga tekankan bahwa konflik tersebut bisa menyebabkan perang sipil yang lebih luas. Upaya pencegahan konflik harus diprioritaskan untuk menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN. Terutama beberapa negara ASEAN dan komunitas muslim telah bereaksi keras terhadap kekerasan bersenjata di Negara bagian Rakhine.

Irwandi juga meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB, ASEAN dan komunitas internasional yang lebih luas untuk proses pembangunan perdamaian. Berkomitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan demokrasi sebagai pilar strategi komprehensif untuk membawa stabilitas, keamanan dan perdamaian ke Rakhine.

"Aceh siap untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan mendukung realisasi pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di Negara bagian Rakhine," jelas Mulyadi Nurdin.[merdeka]

Habadaily.com