OPINI

Praktek Korupsi di Negeri Syariah

Redaksi | habadaily.com | 18 Juni 2017, 10:44 WIB
Praktek Korupsi di Negeri Syariah

HABADAILY.COM - Salah satu provinsi yang tidak terlepas dari kasus korupsi adalah Aceh. Aceh menduduki peringkat ke 13 di Indonesia sebagai provinsi yang korupsi (ACCH, 2016). Data Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh tahun 2015 menyatakan bahwa indikasi kerugian negara yang dialami oleh pemerintah Aceh atas kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp. 796.631.009.150 dengan jumlah kasus sebanyak 43 kasus dan 7 diantaranya belum diketahui indikasi besaran kerugian uang negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi provinsi Aceh sedang dalam keadaan darurat. Darurat moral dalam kasus penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, atau lebih populernya dengan kata darurat korupsi bukan lagi darurat Militer (DOM) yang diberlakukan ketika masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (Penggalangan, 2016).

Aceh merupakan provinsi yang pertama sekali divonis di pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah, yaitu, kasus yang melanda mantan Gubernur, Abdullah Puteh, tentang kasus pembelian Helikopter MI-2 (Aceh Institute, 2011). Selain itu, kasus korupsi yang baru diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu kasus Suriani, S. Si., M. Kes melakukan korupsi proyek pengadaan alat kedokteran radiologi Magnetic Resonance Imaging (MRI) 3 Tesla untuk Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh dengan kerugian sebesar 8 Miliar lebih (Serambi News, 2017).

Pemerintah pusat memberikan hak keistimewaan kepada provinsi Aceh dengan memberikan otonomi khusus. Otonomi khusus Provinsi Aceh memiliki wewenang khusus untuk mengatur  perkara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (International Corruption Watch, 2016).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan bentuk pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh. Pemberian otonomi khusus sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Aceh (Cahyono, 2016). Aceh memperoleh dana yang cukup besar untuk pembangunan melalui otonomi khusus sehingga pengelolaan dana Aceh sering sekali disalahgunakan. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyatakan bahwa penggunaan dana otonomi khusus Aceh terindikasi korupsi (GeRAK dalam Cahyono, 2016). Cahyono (2016) mengatakan bahwa kasus – kasus korupsi masih sangat merata di Aceh.

Pengaturan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang baru muncul akhir-akhir ini saja, melainkan tindak pidana ini sudah lama terjadi dan terus terjadi sampai saat ini. Perilaku tindak pidana korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja baik dari pejabat, anggota DPR, jaksa, hakim, polisi, TNI, guru dan pegawai–pegawai di lingkungan pemerintahan (Graydison & Budiani, 2013). Berbagai macam upaya pencegahan serta gerakan anti korupsi dilakukan akan tetap tetap saja perilaku korupsi terus dilakukan.

Korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang dianggap sebagai pelanggaran dari hak keadilan dan kewajiban keadilan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat (Song You, 2006).

Korupsi dipandang sebagai hal yang sangat negatif dan bertentangan dengan norma serta nilai – nilai sosial dalam masyarakat. Individu yang dibesarkan dengan ajaran norma-norma yang baik, akan sangat menolak perbuatan tersebut (Manara, 2016).

Menurut Salama (2014) dampak korupsi yang lain bisa berupa: (1) Runtuhnya akhlak, moral, integri-tas, dan religiusitas bangsa, (2) Adanya efek buruk bagi perekonomian negara, (3) Korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, (4) Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh sekelompok orang, serta (5) Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital (Na’im dkk., 2006).

Aceh merupakan daerah yang terkenal dengan julukan Serambi Mekah, karena Aceh merupakan satu–satunya provinsi yang menerapkan hukum–hukum syariah di dalam pemerintahanya. Aceh juga merupakan daerah yang memiliki pengamalan syariat Islam yang lebih kental apabila dibandingkan dengan daerah–daerah lainnya (Alyasa, 2006). Islam merupakan agama yang mayoritas di Aceh.

Data Statistik menunjukkan bahwa dari 4.494.410 jiwa jumlah penduduk Aceh, 4.413.244 jiwa adalah pemeluk agama Islam (Badan Pusat Statistik, 2010). Oleh karena itu, masyarakat Aceh secara komperhensif dapat  menegakkan nilai – nilai keagamaan (Dwi, 2013).

Budaya Aceh merupakan budaya yang kental akan syariat Islam. Prinsip dan pedoman masyarakat Aceh tidak terlepas dari hukum–hukum Islam. Budaya Aceh memandang perilaku korupsi sebagai perilaku yang tidak manusiawi dan dilarang agama. Islam memberikan banyak istilah perilaku korupsi, diantaranya adalah al-rishwah, al-suht, dan al-ghûl.

Berkaitan dengan korupsi, Islam dan rahhmatan lil-alamin adalah penjelasan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliah yang harus diselesaikan. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang bisa menyakiti manusia lain. Melihat keadaan budaya Aceh yang kental dengan syariat islam, perlu dipertanyakan, bagaimana intensi prilaku korupsi masih terjadi.

Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade & Tavris, 2007).

Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik (dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011).

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Theory planned behavior mengatakan bahwa terdapat 3 aspek utama yang mendorong individu untuk berperilaku korupsi/anti korupsi, yaitu:

a. Attitude toward behavior (ATB), yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dan sebagainya. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.

b. Subjective norms (SN), yaitu yang dipengaruhi oleh subjective norms di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi.

c. Control belief (CB): yang dipengaruhi oleh perceived behavior control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya.

Dengan demikian, perlu adanya penggabungan antara perspektif agama dngan 3 komponen tersebut dalam memberantasi kasus korupsi karena agama merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Individu yang memiliki religiusitas instrinsik selalu percaya dan melakukan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Sebaliknya, individu yang memiliki religiusitas ekstrinsik akan cenderung untuk melakukan perilaku yang jauh dari nilai –nilai agama, termasuk perilaku korupsi.[acl]

 

Penulis : Indrayati Sri Maulina

Mahasiswa Psikologi Universitas Syiah Kuala