Rafli Kande juga Berpeci Merah

Redaksi | habadaily.com | 12 November 2017, 11:54 WIB
Rafli Kande juga Berpeci Merah Rafli Kande dan Abusyik | IST

HABADAILY.COM – Kujungan Kerja (Kunker) Anggota Komite III DPD RI, Rafli Kande di Kabupaten Pidie, Sabtu 11 November 2017, turut didampingi bupati setempat, Roni Ahmad alias Abusyik. Mereka sama-sama turun lapangan dengan agenda "saweu gampong”.

Kehadiran Rafli Kande seakan memberi makna tersendiri bagi Abusyik. Sebuah peci merah turut diberikan kepada Rafli.  Sehingga dalam kunjungan tersebut, Rafli Kande juga memakai peci merah seperti Abusyik dan beberapa warga lainnya.

Bagi Rafli, peci merah itu bukan sebatas cenderamata biasa, namun hal itu merupakan salah satu benda dan warna yang sangat identik dengan Abu Syik. “ Peci merah ini banyak makna, walaupun Abu Syik tidak memberikan penjelasannya pada saya,” canda Rafli.

Kunjungan pertama Abusyik dan Rafli hari itu meuju ke Gampong Paya Linteung, Kecamatan Pidie. Di sana masyarakat diberikan kesempatan langsung  berdiskusi dengan Abusyik dan Rafli Kande. Salah satu yang dibahas terkait pengarian lahan petani warga.

BACA: Cara Bupati Pidie Atasi Krisis Air untuk Petani

Sementara itu, Rafli kande mengajak masyarakat Gampong Paya Linteung untuk tetap memegang kuat Budaya Aceh. "Sebagaimana yang disampaikan Abu Syik tadi. Makanya, kita harus tetap menjadi orang kampung namun tidak kampungan,” kata Rafli.

“Di dalam syair-syair saya juga menyebutkan hal tersebut, salah satunya bagaimana kita hendaknya mematuhi aturan-aturan yang ada," tambah Rafli sembari menyampaikan syair lagu "gisa bak punca" yang disambut dengan tepuk tangan masyarakat .

Rafli juga berharap agar pemkab pidie bisa senantiasa bersinergi untuk mendikusikan persoalan-persoalan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya.

"Walaupun peran DPD RI terbatas, tetapi saya akan terus melakukan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan untuk Aceh sesuai dengan bidang saya di Komite III DPD RI," jelas Rafli sambil menguraikan tugas dan fungsi DPD RI yang disebutnya "fungsi tidak sesuai legitimasi".

Kunjungi Rumah Sakit

Setelah datang gampong, Rafli juga mengunjungi dua Rusmah Sakit (RS) di Kabupaten Pidie, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tjik Ditiro, di Pidie dan RSUD Abdullah Syafi'i di Bereuneun. Ada banyak curahan dari pihak pengelola RS pada Senator Aceh itu, mulai akreditasi hingga minimnya fasilitas.

Setiap rumah sakit yang dikunjungi, Rafli Kande berkomunikasi dan memotivasi satu persatu pasien yang ada di RS tersebut  dengan harapan bisa cepat sembuh.

“Pelayanannya sudah baik, peralatannya juga sudah lumayan, belasan orang bisa  ditanggulangi setiap harinya untuk cuci darah. Tinggal ke depan ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat tidak perlu harus ke Banda Aceh untuk berobat," ujar Rafli saat berbicang dengan pengelola RS Tjik Ditiro.

Didampingi Pj. Direktur Abdullah Syafi'i, dr.Kamaruzzaman, Rafli Kande juga mengunjungi hampir setiap ruang pasien RS Abdullah Syafi’i di Bereunun.  Dan, meninjau langsung kondisi laboratorium hingga dapur rumah sakit.

Kepala Bidang Akreditasi RSUD Abdullah Syafi’i mengatakan, sejauh ini rumah sakit itu masih berkreditasi D, dengan segala upaya berusaha untuk mengikuti proses akreditasi rumah sakit.

"Jika rumah sakit lain diberikan waktu berbulan-bulan bahkan satu tahun untuk proses akreditasi, tapi kami hanya punya waktu 6 minggu untuk itu," katanya.

Dia menambahkan, selama ini pihaknya masih sangat terbatas dari segi fasilitas, namun mereka tetap berusaha agar rumah sakit ini dapat memberikan yang terbaik untuk pasien.

"Pak, tolong bantu rumah sakit kami pak, terutama agar bisa mengikuti akreditasi. Jika kami tidak bisa mengikuti akreditasi ini maka kontrak rumah sakit ini dengan BPJS Kesehatan akan diputus.  Padahal itu adalah salah satu pendapatan utama hingga rumah sakit kita ini bisa terus beroperasi melayani masyarakat," pintanya pada Rafli.

Rafli Kande merasa prihatin setelah mengunjung RS itu. "Saya sudah lihat langsung, kondisinya sangat memprihatinkan. Sayangnya sebagai anggota DPD RI, saya memiliki keterbatasan-keterbatasan, karena fungsi tidak sesuai legitimasi," ungkap Rafli.

Namun, Rafli mengaku akan berupaya melakukan koordinasi sesuai kemampuannya dengan pemerintah agar rumah sakit tersebut diperhatikan.[jp/rel]