Akhir November, RPJM Aceh 2017-2022 Diserahkan ke Dewan

Redaksi | habadaily.com | 13 November 2017, 17:25 WIB
Akhir November, RPJM Aceh 2017-2022 Diserahkan ke Dewan Ilustrasi

HABADAILY.COM –  Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022, direncanakan akan diserahkan kepada DPR Aceh pada 24 November 2017 mendatang. Hal itu setelah pembahasan di tingkat eksekutif selesai.

Pada pembahasan RPJMA  tahun 2017-2022 di tingkat eksekutif atau Pemerintah Aceh yang digelar di Ruang rapat Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin (13/11/2017), dipimpin langung oleh Gubernur Aceh drh. H. Irwandi Yusuf M. Sc.

Pada kesempatan itu, Irwandi mengatakan dalam lima tahun mendatang Pemerintah Aceh memiliki cukup banyak target-target yang harus dicapai, guna mengejar ketertinggalan Aceh dari daerah lain. Seperti mengentaskan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Angka kemiskinan Aceh dari saat ini 16,43 persen menjadi 11,43 persen pada lima tahun ke depan, dan saya yakin ini akan tercapai, meskipun masih di atas rata-rata nasional,” lanjut Irwandi didampingi Sekda Aceh Dermawan, Kepala Bappeda Aceh Azhari dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin.

Irwandi menyebutkan, untuk menurunkan angka sebesar itu, pemerintah Aceh akan berupaya melakukannya melalui pembukaan lapangan kerja, serta pembangunan rumah dhuafa.

“Kalau untuk lapangan kerja, saya akan mengandalkan KEK Arun. Begitu juga investasi yang sedang kita upayakan agar segera hadir ke Aceh, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, karena kemiskinan dengan pengangguran berkaitan, berkaitan juga dengan pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” ujar Irwandi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari, SE, Msi, menyebutkan, Pemerintah Aceh telah menginginginkan agar proses penyusunan RPJM Aceh benar-benar terukur, dengan dasar penyusunannya menggunakan database. Sehingga setiap tahun terukur berapa capaian yang dicapai, seperti persentase penurunan angka kemiskinan.

“Ke depan aspek perencanaan menjadi aspek yang diaudit. Kalau selama ini perencanaan belum masuk ranah audit, makanya sekarang tidak boleh lagi melakukan perencanaan tanpa terukur, sehingga menjadi landasan untuk audit,” ujar Azhari.

Azhari mengakui, RPJM Aceh 2017-2022 yang akan diserahkan ke DPRA, sudah mengarah kepada visi-misi Gubernur Aceh periode 2017-2022. Begitu juga kata Azhari, dengan anggaran untuk SKPA-SKPA juga harus sesuai dengan visi-misi yang ada di RPJM.

“Jadi ke depan kita tidak lagi bagi-bagi anggaran ke semua SKPA seperti pola selama ini, tapi anggaran untuk SKPA kita berikan sesuai dengan program kegiatan yang sesuai dengan terwujudnya visi-misi gubernur,” lanjut dia.

Selanjutnya kata Azhari, pemerintah Aceh akan menyelenggarakan Musrembang pada 20 November 2017, selanjutnya sesuai dengan ketentuan, RPJM baru diserahkan kepada DPRA pada 24 November 2017. “Jadi RPJM Aceh ini sudah selektif betul. Kalau tidak, maka sama saja, gubernur berganti tapi RPJM nya begitu-begitu juga,” pungkas Azhari. [jp/rel]